ORANGE KAMPUS FISIP DUNIA DALAM BERITA KAMPUS ORANGE

“aku adalah orang kecil “

2009-10-15T03:05:00.001-07:00

“aku adalah orang kecil di FISIP “

Tempat ku disini menjaga dan melayani seorang sendiri . . .
Biar perkataan orang menghujam hatiku
aku tetap pada tempat ku
Cacian,hinaan,kabar burung selalu melumuri urat nadiku
Akulah tumbal segala peradaban di sisni . . .
Tumbal kekejihan orang besar selalu ada pada kehidupan ku . . .
Berperang dalam kemelut system yang tidak benar
Pertarungan apa tanya ku? . . .
Biar perkataan orang menghujam tubuhku
Hujatan lalu melumuri urat nadiku
Tulang – belulang menyayat kulitku
Sampai batu nisan system menindih perutku
Aku tetap pada diriku sebagai orang kecil di kandang macan

2009-07-29T07:38:00.000-07:00

Sepulang dari kampus FISIP UNAIR dan melihat berita di salah satu stasiun TV berita tentang teroris yang meledakan bom (bom bunuh diri) sekarang mengunakan media blog untuk mempopulerkan jati dirinya atau dengan maksud yang lain saya tidak tahu ini kutipan dari blog-nya jika ingin melihat Dalam pernyataannya di internet, aksi bom bunuh diri di dua hotel bertaraf internasiona
.

TANDZIM AL QO'IDAH INDONESIA

KETERANGAN RESMI TANDZIM AL QO'IDAH INDONESIA

ATAS AMALIYAT JIHADIYAH ISTISYHADIYAH

DI HOTEL JW. MARRIOT JAKARTA

KRS ONLINE

2009-07-26T19:46:00.000-07:00

MAHASISWA FISIP UNAIR SEKARANG DAPAT MELAKUKAN KRS OLINE DI ALAMAT INI
silia.fisip.unair.ac.id OR silia.fisip

Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando

2009-05-27T00:12:00.000-07:00

Oleh: Hendro Subroto

ISBN	:	9789797094089
Rilis	:	2009
Halaman	:	550p
Penerbit	:	Kompas
Bahasa	:	Indonesia

Dari operasi memburu Kahar Muzakkar di sulawesi; penumpasan G30S/PKI di RRI Jakarta, Lubang Buaya, dan Jawa Tengah; operasi tempur di irian dan Kalimantan; hingga operasi antiteror pembajakan pesawat Garuda di Thailand, Sintong Panjaitan selalu terlibat. Simak catatannya sebagai Panglima Kodam IX/Udayana sat peristiwa Dili 1991, upaya membangun system senjata dan perlengkapan ABRI, hingga peralihan kekuasaan dari Soeharto ke BJ HAbibie.

Jangan Pilih Saya-Kisah Anekdot Pemilu

2009-05-27T00:08:00.000-07:00

Oleh: Ahman Sutardi

SBN	:	9789792746921
Rilis	:	2009
Halaman	:	0p
Penerbit	:	Elex Media Komputindo
Bahasa	:	Indonesia

Buku ini memberikan pelajaran cara berdemokrasi yang baik sesuai dengan azas trias politik.

Berkaitand dengan penyelenggaraan Pemilu--peemilihan caleg dan capres/cawapres--maka buku ini bisa bersifat panduan bagi para calon caleg

Bersifat humor namun "pedas"

SBY-Boediono Cerminkan Pemberdayaan Teknokrat Profesional

2009-05-27T00:00:00.000-07:00

MAKASSAR, KOMPAS.com — Duet SBY-Boediono merupakan duet yang mencerminkan sebuah corak pemerintahan yang memanfaatkan profesionalisme kalangan teknokrat dan birokrat.

Demikian dikatakan Guru Besar Komunikasi Pembangunan Universitas Hasanuddin Prof Dr Hafied Cangara MSc di Makassar, Rabu (13/5).

Sejak zaman Soeharto yang mengedepankan stabilitas dan keamanan nasional, katanya, sudah lumrah pemimpin berlatar belakang militer mengambil birokrat sebagai pendamping dan pembantu dalam pemerintahan.

Ia menambahkan, demi soliditas dan keutuhan kebijakan pembangunan dan roda pemerintahan, jatuhnya pilihan pada figur nonpolitisi seperti Boediono sangat tepat. Jabatan wakil presiden hendaknya memang satu paket dan melekat dengan Presiden.

"Sangat berisiko terjadi keretakan kebijakan antara presiden dan wapres sepanjang lima tahun ke depan jika jabatan wapres diisi kalangan politisi," katanya.

Hafied menilai, sosok Beodiono yang kini meniti karier sebagai birokrat di pucuk pimpinan Bank Indonesia serta guru besar bidang ekonomi Universitas Gadjah Mada dianggap pantas mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengemban fungsi wakil presiden/kepala negara.

Boediono tak hanya berpangalaman sebagai ilmwuan ekonomi, tetapi juga berpengalaman sebagai menteri pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri hingga era Susilo Bambang Yudhoyono.

"Wajar jika pengalaman dan kepiawaian Boediono dalam membantu Presiden sejak era Megawati hingga SBY mengatasi masalah ekonomi, menjadi pertimbangan utama bagi SBY, di samping menghindari keruhnya suasana di lingkungan partai-partai pendukung koalisi," ujar Hafied.

NAR

Banking in the United States Perbankan di Amerika Serikat

2009-05-04T22:41:00.003-07:00

Sejarah

Banking in the United States Perbankan di Amerika Serikat

Main article: Banking in the United States Artikel utama: Perbankan di Amerika Serikat

Central banking in the United States Pusat perbankan di Amerika Serikat

Main article: History of central banking in the United States Artikel utama: Sejarah pusat perbankan di Amerika Serikat

The first institution with responsibilities of a central bank in the US was the First Bank of the United States , chartered by Congress in 1791 at the urging of Alexander Hamilton . Pertama lembaga dengan tanggung jawab dari bank sentral di AS adalah Pertama Bank di Amerika Serikat, chartered oleh kongres pada 1791 di urging dari Alexander Hamilton. Its charter was not renewed in 1811. Its charter tidak diperpanjang pada 1811. In 1816, the Second Bank of the United States was chartered. Dalam 1816, yang kedua Bank di Amerika Serikat telah chartered. Early renewal of the bank's charter became the primary issue in the reelection of President Andrew Jackson . Awal pembaruan bank charter menjadi isu utama dalam reelection Presiden Andrew Jackson. After Jackson, who was opposed to the central bank, was reelected, he pulled the government's funds out of the bank. Nicholas Biddle , President of the Second Bank of the United States, responded by contracting the money supply to pressure Jackson to renew the bank's charter. Setelah Jackson, yang bertentangan dengan bank sentral, adalah reelected, ia diambil pemerintah dana dari bank. Nicholas Biddle, Presiden Kedua dari Bank Amerika Serikat, merespon oleh kontraktor uang untuk suplai tekanan Jackson memperbarui bank carter. The country entered into a recession, and the bank blamed Jackson's policies. Negara memasuki resesi, dan bank cela Jackson kebijakan. The bank's charter was not renewed in 1836. Bank piagam tidak diperpanjang pada 1836. From 1837 to 1862, in the Free Banking Era there was no formal central bank. Dari 1837 ke 1862, di Era Bebas Perbankan resmi tidak ada bank sentral. From 1862 to 1913, a system of national banks was instituted by the 1863 National Banking Act . Dari 1862 ke 1913, sistem perbankan nasional telah instituted oleh 1863 Undang-Undang Perbankan Nasional. A series of bank panics, in 1873, 1893, and 1907 provided strong demand for the creation of a centralized banking system. Serangkaian bank panics, pada 1873, 1893, dan 1907 yang kuat permintaan pembuatan sentralisasi sistem perbankan.

The timeline of central banking in the United States is as follows: Garis waktu dari pusat perbankan di Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

1791-1811 1791-1811

First Bank of the United States Bank pertama di Amerika Serikat

1811-1816 1811-1816

No central bank No bank sentral

1816-1836 1816-1836

Second Bank of the United States Kedua Bank di Amerika Serikat

1837-1862 1837-1862

Free Bank Era Gratis Bank Era

1863-1913 1863-1913

National Banks Bank Nasional

1913-Present 1913-Present

Federal Reserve System Federal Reserve System

Creation of a third central bank Ciptaan dari ketiga bank sentral

Main article: History of the Federal Reserve System Artikel utama: Sejarah Federal Reserve System

The main motivation for the third central banking system came from the Panic of 1907 , which renewed demands for banking and currency reform. ^{[ 2 ]} During the last quarter of the 19th century and the beginning of the 20th century the United States economy went through a series of financial panics. ^{[ 3 ]} According to proponents of the Federal Reserve System and many economists, the previous national banking system had two main weaknesses: an "inelastic" currency, and a lack of liquidity. ^{[ 3 ]} The following year Congress enacted the Aldrich-Vreeland Act which provided for an emergency currency and established the National Monetary Commission to study banking and currency reform. ^{[ 4 ]} The American public believed that the Federal Reserve System would bring about financial stability, so that a panic like the one in 1907 could never happen again; but just 22 years later in 1929, the stock market crashed again, and the United States entered the worst depression in its history, the Great Depression . Motivasi utama untuk yang ketiga pusat sistem perbankan yang berasal dari Panic dari 1907, yang diperbaharui untuk kebutuhan perbankan dan reformasi mata uang. ^[2] Selama kuartal terakhir dari abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Amerika Serikat ekonomi pergi melalui rangkaian panics keuangan. ^[3] Menurut proponents of the Federal Reserve System, dan banyak ekonom, yang sebelumnya sistem perbankan nasional mempunyai dua kelemahan utama: sebuah "tegang" mata uang, dan kurangnya likuiditas. ^[3] yang diundangkan tahun berikutnya Kongres dengan Undang-Undang Aldrich-Vreeland yang disediakan untuk keadaan darurat dan mata uang membentuk Komisi Nasional Moneter belajar perbankan dan reformasi mata uang. ^[4] The American publik percaya bahwa Federal Reserve System akan menghasilkan stabilitas keuangan, sehingga yang panik seperti dalam satu 1907 tidak dapat terjadi lagi, tetapi hanya 22 tahun kemudian pada tahun 1929, di pasar saham crashed lagi, dan Amerika Serikat memasuki depresi terburuk dalam sejarah, dengan Great Depression. Critics of the Federal Reserve System including Milton Friedman , ^{[ 5 ]} Robert Latham Owen and Murray Rothbard ^{[ 6 ]} state that the Federal Reserve System helped to cause the Great Depression. Kritik dari Federal Reserve System termasuk Milton Friedman, ^[5] Robert Latham Owen dan Murray Rothbard ^[6] menyatakan bahwa Federal Reserve System membantu menimbulkan Great Depression.

Federal Reserve Act Undang-undang Federal Reserve

Main article: Federal Reserve Act Artikel utama: Undang-undang Federal Reserve

Newspaper clipping, December 24, 1913 Guntingan surat kabar, 24 Desember 1913

The chief of the bipartisan National Monetary Commission was financial expert and Senate Republican leader Nelson Aldrich . Pemimpin yang disokong oleh dua partai politik Komisi Nasional Moneter adalah ahli keuangan dan pemimpin Republican Senat Nelson Aldrich. Aldrich set up two commissions — one to study the American monetary system in depth and the other, headed by Aldrich himself, to study the European central-banking systems and report on them. ^{[ 4 ]} Aldrich went to Europe opposed to centralized banking, but after viewing Germany's banking system came away believing that a centralized bank was better than the government-issued bond system that he had previously supported. Aldrich menyiapkan dua komisi - satu untuk belajar di Amerika sistem moneter secara mendalam dan lainnya, dipimpin oleh Aldrich sendiri, untuk belajar di Eropa pusat-sistem perbankan dan laporan mereka. ^[4] Aldrich pergi ke Eropa untuk menentang sentralisasi perbankan, namun setelah melihat Jerman berasal dari sistem perbankan percaya diri bahwa sentralisasi adalah lebih baik dari bank pemerintah mengeluarkan obligasi-sistem yang sebelumnya dia telah didukung. Centralized banking was met with much opposition from politicians, who were suspicious of a central bank and who charged that Aldrich was biased due to his close ties to wealthy bankers such as JP Morgan and his daughter's marriage to John D. Rockefeller, Jr. Sentralisasi perbankan telah bertemu dengan banyak politisi dari oposisi, yang mencurigakan dari bank sentral dan yang dikenakan biaya yang telah Aldrich bias karena dia dekat ikatan kepada bankir kaya seperti JP Morgan dan putri dari perkawinan ke John D. Rockefeller, Jr

Aldrich fought for a private bank with little government influence, but conceded that the government should be represented on the Board of Directors. Aldrich berjuang untuk sebuah bank swasta dengan sedikit mempengaruhi pemerintah, namun conceded bahwa pemerintah harus diwakili di Dewan Direksi. Most Republicans favored the Aldrich Plan, ^{[ 7 ]} but it lacked enough support in the bipartisan Congress to pass. Paling Republicans yang disukai Rencana Aldrich, ^[7] tetapi kekurangan dukungan cukup di Kongres disokong oleh dua partai politik untuk lulus. The Aldrich Plan was then simply redrafted and presented again, this time titled the "Glass Owens Bill." Rencana Aldrich yang kemudian cukup redrafted dan disampaikan lagi, kali ini yang berjudul "Kaca Bill Owens." On the surface they bore several differences, but were in effect the same proposal. ^{[ 8 ]} Progressive Democrats instead favored a reserve system owned and operated by the government and out of control of the "money trust", ending Wall Street's control of American currency supply. ^{[ 7 ]} Conservative Democrats fought for a privately owned, yet decentralized, reserve system, which would still be free of Wall Street's control. ^{[ 7 ]} The Federal Reserve Act passed Congress in late 1913 on a mostly partisan basis, with most Democrats in support and most Republicans against it. ^{[ 9 ]} Di atas permukaan mereka membosankan beberapa perbedaan, namun efek yang sama dalam proposal. ^[8] Progressive Demokrat bukan disukai sistem cadangan yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah dan di luar kontrol dari "uang kepercayaan", Wall Street berakhir kontrol Amerika mata uang pasokan. ^[7] Konservatif Demokrat berjuang untuk swasta, namun desentralisasi, sistem cadangan, yang akan tetap bebas dari Wall Street kontrol. ^[7] Undang-undang Federal Reserve lulus Kongres pada akhir 1913 pada umumnya partisan dasar, dengan sebagian besar Demokrat mendukung dan paling Republicans menentangnya. ^[9]

Post-Bretton Woods era Pasca-era Bretton Woods

In July 1979, Paul Volcker was nominated, by President Carter , as Chairman of the Federal Reserve Board amid roaring inflation. Pada bulan Juli 1979, Paul Volcker yang dicalonkan oleh Presiden Carter, sebagai Ketua Dewan Federal Reserve di tengah gemuruh inflasi. He tightened the money supply, and by 1986 inflation had fallen sharply. ^{[ 10 ]} In October 1979 the Federal Reserve announced a policy of "targeting" money aggregates and bank reserves in its struggle with double-digit inflation. ^{[ 11 ]} Dia tightened the money supply, inflasi dan 1986 merosot tajam. ^[10] Pada bulan Oktober 1979 Federal Reserve mengumumkan kebijakan "target" aggregates uang dan bank cadangan dalam perjuangan dengan dua angka inflasi. ^[11]

In January 1987, with retail inflation at only 1%, the Federal Reserve announced it was no longer going to use money-supply aggregates, such as M2 , as guidelines for controlling inflation, even though this method had been in use from 1979, apparently with great success. Pada Januari 1987, dengan inflasi di eceran hanya 1%, Federal Reserve mengumumkan ia tidak lagi akan menggunakan uang pasokan aggregates, seperti M2, sebagai panduan untuk mengendalikan inflasi, walaupun metode ini telah digunakan dari tahun 1979, ternyata dengan sangat sukses. Before 1980, interest rates were used as guidelines; inflation was severe. Sebelum 1980, tingkat suku bunga yang digunakan sebagai pedoman; inflasi yang parah. The Fed complained that the aggregates were confusing. The Fed mengeluhkan bahwa aggregates yang membingungkan. Volcker was chairman until August 1987, whereupon Alan Greenspan assumed the mantle, seven months after monetary aggregate policy had changed. ^{[ 12 ]} Volcker adalah ketua sampai Agustus 1987, dimana Alan Greenspan yang dianggap mantel, tujuh bulan setelah kebijakan moneter agregat telah berubah. ^[12]

Key laws kunci hukum

Key laws affecting the Federal Reserve have been: ^{[ 13 ]} Kunci yang mempengaruhi undang-undang Federal Reserve telah: ^[13]

Purpose Maksud

The primary motivation for creating the Federal Reserve System was to address banking panics . ^{[ 14 ]} Other purposes are stated in the Federal Reserve Act , such as "to furnish an elastic currency, to afford means of rediscounting commercial paper, to establish a more effective supervision of banking in the United States, and for other purposes." ^{[ 15 ]} Before the founding of the Federal Reserve, the United States underwent several financial crises. Motivasi utama untuk membuat Federal Reserve System adalah untuk alamat perbankan panics. ^[14] Lain-lain tujuan yang dinyatakan dalam Undang-undang Federal Reserve, seperti "untuk memberikan suatu mata uang elastis, mampu alat rediscounting komersial kertas, untuk membentuk yang lebih efektif pengawasan perbankan di Amerika Serikat, dan untuk keperluan lain. ^"[15] Sebelum mendirikan dari Federal Reserve, Amerika Serikat beberapa mengalami krisis keuangan. A particularly severe crisis in 1907 led Congress to enact the Federal Reserve Act in 1913. J parah terutama dalam krisis 1907 yang dipimpin Kongres untuk menetapkan Undang-undang Federal Reserve pada tahun 1913. Today the Fed has broader responsibilities than only ensuring the stability of the financial system. ^{[ 14 ]} Hari ini Fed memiliki tanggung jawab yang lebih luas daripada hanya memastikan stabilitas sistem keuangan. ^[14]

Current functions of the Federal Reserve System include: ^{[ 14 ]} ^{[ 16 ]} Peristiwa fungsi Federal Reserve System meliputi: ^[14] ^[16]

To address the problem of banking panics Untuk mengatasi masalah perbankan panics
To serve as the central bank for the United States Untuk dijadikan sebagai bank sentral untuk Amerika Serikat
To strike a balance between private interests of banks and the centralized responsibility of government Untuk mogok keseimbangan antara kepentingan pribadi bank dan tanggung jawab pemerintah pusat
- To supervise and regulate banking institutions Untuk mengawasi dan mengatur lembaga perbankan
- To protect the credit rights of consumers Kredit untuk melindungi hak-hak konsumen
To manage the nation's money supply through monetary policy to achieve the sometimes-conflicting goals of Untuk mengatur bangsa pasokan uang melalui kebijakan moneter untuk mencapai tujuan kadang-konflik yang
- maximum employment maksimum pekerjaan
- stable prices, including prevention of either inflation or deflation ^{[ 17 ]} harga stabil, termasuk pencegahan baik inflasi atau deflasi ^[17]
- moderate long-term interest rates sedang jangka panjang tingkat suku bunga
To maintain the stability of the financial system and contain systemic risk in financial markets Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengandung risiko sistemik dalam pasar keuangan
To provide financial services to depository institutions, the US government, and foreign official institutions, including playing a major role in operating the nation’s payments system Memberikan pelayanan jasa keuangan kepada lembaga gudang, pemerintah Amerika Serikat, dan lembaga resmi asing, termasuk bermain peran utama dalam mengoperasikan sistem pembayaran nasional
- To facilitate the exchange of payments among regions Untuk memfasilitasi pertukaran pembayaran antara daerah
- To respond to local liquidity needs Lokal untuk menanggapi kebutuhan likuiditas
To strengthen US standing in the world economy Untuk memperkuat posisi AS dalam perekonomian dunia

Critics of the Federal Reserve System state that it is not able to accomplish these goals. ^{[ 18 ]} Kritik dari Federal Reserve System negara yang tidak mampu mencapai tujuan ini. ^[18]

Addressing the problem of bank panics Addressing masalah bank panics

Further information: bank run and fractional-reserve banking Informasi lebih lanjut: bank menjalankan dan pecahan-cadangan perbankan

Bank runs occur because all banking institutions in the United States practice fractional-reserve banking and do not keep enough cash in reserve to give to all of their depositors simultaneously. Bank berjalan terjadi karena semua lembaga perbankan di Amerika Serikat praktek pecahan-cadangan perbankan dan tidak menyimpan uang dalam cadangan yang cukup untuk diberikan kepada semua mereka depositors bersamaan. Bank runs can lead to a multitude of social and economic problems. Bank berjalan dapat mengakibatkan banyak masalah sosial dan ekonomi. The Federal Reserve was designed as an attempt to prevent or minimize the occurrence of bank runs, and possibly act as a lender of last resort if a bank run does occur. Federal Reserve dirancang sebagai upaya untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya bank berjalan, dan mungkin bertindak sebagai pemberi kredit yang terakhir jika bank menjalankan tidak terjadi.

Elastic currency elastis mata uang

One way to prevent bank runs is to have a money supply that can expand when money is needed. Salah satu cara untuk mencegah bank berjalan adalah memiliki uang yang dapat memperluas pasokan uang bila diperlukan. The term "elastic currency" in the Federal Reserve Act doesn't just mean the ability to expand the money supply, but also to contract it. Istilah "elastis mata uang" dalam Undang-undang Federal Reserve tidak hanya berarti kemampuan untuk mengembangkan pasokan uang, tetapi juga untuk kontrak itu. Some economic theories have been developed that support the idea of expanding or shrinking a money supply as economic conditions warrant. Elastic currency is defined by the Federal Reserve as: ^{[ 13 ]} Beberapa teori ekonomi yang telah dikembangkan mendukung gagasan perluasan atau penyusutan pasokan uang sebagai kondisi ekonomi yang menjamin. Elastis mata uang ditentukan oleh Federal Reserve sebagai: ^[13]

Currency that can, by the actions of the central monetary authority, expand or contract in amount warranted by economic conditions. Mata uang yang dapat, oleh tindakan dari pusat otoritas moneter, memperluas atau kontrak dalam jumlah yang diperlukan oleh kondisi ekonomi.

Monetary policy of the Federal Reserve System is based partially on the theory that it is best overall to expand or contract the money supply as economic conditions change. Kebijakan moneter Federal Reserve System sebagian didasarkan pada teori yang terbaik secara keseluruhan untuk memperluas atau uang kontrak pasokan sebagai kondisi ekonomi yang berubah. In practice, the Federal Reserve has never contracted the monetary supply since the Great Depression, on the fear that contracting the money supply may cause a deflationary recession, and because according to the operating theory of the Federal Reserve, monetary supply should expand as the economy expands to accommodate larger volumes of transaction. Dalam prakteknya, Federal Reserve tidak pernah mengontrak moneter pasokan sejak Great Depression, pada takut bahwa kontraktor pasokan uang dapat menyebabkan resesi deflationary, dan karena sesuai dengan teori operasi Federal Reserve, moneter sebagai persediaan harus memperluas perekonomian memperluas untuk mengakomodasi lebih besar dari volume transaksi.

Check clearing system Periksa sistem kliring

Because some banks refused to clear checks from certain other banks during times of economic uncertainty, which increased financial problems, a check-clearing system was created in the Federal Reserve System. Karena beberapa bank menolak untuk memeriksa jelas dari beberapa bank lain selama masa ketidakpastian ekonomi, masalah keuangan yang meningkat, cek-kliring telah dibuat dalam sistem Federal Reserve System. It is briefly described in The Federal Reserve System—Purposes and Functions : ^{[ 13 ]} Hal ini dijelaskan dalam sebentar Federal Reserve System-Tujuan dan Fungsi: ^[13]

By creating the Federal Reserve System, Congress intended to eliminate the severe financial crises that had periodically swept the nation, especially the sort of financial panic that occurred in 1907. Dengan membuat Federal Reserve System, Kongres untuk menghapuskan parah krisis keuangan yang secara berkala swept bangsa, khususnya jenis keuangan panik yang terjadi pada 1907. During that episode, payments were disrupted throughout the country because many banks and clearinghouses refused to clear checks drawn on certain other banks, a practice that contributed to the failure of otherwise solvent banks. Selama episode, pembayaran yang terganggu di seluruh negara karena banyak bank dan clearinghouses jelas menolak untuk memeriksa diambil pada beberapa bank lain, praktek yang berkontribusi ke kegagalan lain larutan bank. To address these problems, Congress gave the Federal Reserve System the authority to establish a nationwide check-clearing system. Alamat untuk masalah ini, kongres memberikan Federal Reserve Sistem otoritas untuk membuat-nasional memeriksa sistem kliring. The System, then, was to provide not only an elastic currency—that is, a currency that would expand or shrink in amount as economic conditions warranted—but also an efficient and equitable check-collection system. System, kemudian, adalah untuk memberikan tidak hanya satu mata uang elastis-yaitu, mata uang yang akan memperluas atau menyusut dalam jumlah yang diperlukan sebagai kondisi ekonomi-tetapi juga yang efisien dan adil memeriksa koleksi-sistem.

Lender of last resort dari pemberi pinjaman terakhir

Further information: Lender of last resort Informasi lebih lanjut: pemberi pinjaman yang terakhir

The Federal Reserve has the authority to act as “lender of last resort” by extending credit to depository institutions or to other entities in unusual circumstances involving a national or regional emergency, where failure to obtain credit would have a severe adverse impact on the economy. ^{[ 19 ]} Federal Reserve memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai "pinjaman yang terakhir" oleh memperpanjang kredit ke gudang lembaga atau badan lain dalam keadaan tidak biasa melibatkan darurat nasional atau regional, di mana kegagalan untuk mendapatkan kredit akan memiliki dampak Adverse parah pada perekonomian. ^[19]

Through its discount and credit operations, Reserve Banks provide liquidity to banks to meet short-term needs stemming from seasonal fluctuations in deposits or unexpected withdrawals. Melalui diskon dan kredit operasi, Reserve Bank untuk menyediakan likuiditas bank untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek stemming dari fluktuasi musiman di deposito atau dana tak terduga. Longer term liquidity may also be provided in exceptional circumstances. Likuiditas jangka panjang mungkin juga akan diberikan dalam keadaan luar biasa. The rate the Fed charges banks for these loans is the discount rate (officially the primary credit rate). The Fed menilai biaya bank untuk pinjaman ini adalah discount rate (resmi utama menilai kredit).

In making these loans, the Fed serves as a buffer against unexpected day-to-day fluctuations in reserve demand and supply. Dalam melakukan pinjaman ini, Fed yang berfungsi sebagai penyangga terhadap mendadak sehari-hari fluktuasi dalam permintaan dan cadangan. This contributes to the effective functioning of the banking system, alleviates pressure in the reserves market and reduces the extent of unexpected movements in the interest rates. ^{[ 20 ]} Ini kontribusi yang efektif berfungsinya sistem perbankan, alleviates tekanan di pasar cadangan dan mengurangi mana yang tidak terduga dalam pergerakan suku bunga. ^[20]

For example, on September 16, 2008, the Federal Reserve Board authorized an $85 billion loan to stave off the bankruptcy of international insurance giant American International Group (AIG). ^{[ 21 ]} ^{[ 22 ]} Misalnya, pada 16 September 2008, Federal Reserve Board yang berwenang $ 85 miliar pinjaman untuk menghindarkan yang kepailitan internasional raksasa asuransi American International Group (AIG). ^[21] ^[22]

The Federal Reserve System's role as lender of last resort is criticized for shifting risk and responsibility away from lenders and borrowers and placing them on others in the form of taxes and/or inflation. Federal Reserve System peran sebagai pemberi kredit yang terakhir adalah untuk dikritik pergeseran risiko dan tanggung jawab dari pemberi pinjaman dan peminjam dan menempatkan mereka pada orang lain dalam bentuk pajak dan / atau inflasi.

Central bank Central bank

Further information: Central bank Informasi lebih lanjut: Bank Central

In its role as the central bank of the United States, the Fed serves as a banker's bank and as the government's bank . Dalam perannya sebagai bank sentral dari Amerika Serikat, the Fed bertindak sebagai bankir dari bank dan sebagai bank pemerintah. As the banker's bank, it helps to assure the safety and efficiency of the payments system. Sebagai bankir dari bank, hal ini membantu untuk menjamin keamanan dan efisiensi sistem pembayaran. As the government's bank, or fiscal agent , the Fed processes a variety of financial transactions involving trillions of dollars. Sebagai bank pemerintah, atau agen fiskal, maka proses Fed berbagai transaksi keuangan yang melibatkan triliun dolar. Just as an individual might keep an account at a bank, the US Treasury keeps a checking account with the Federal Reserve through which incoming federal tax deposits and outgoing government payments are handled. Sama seperti seorang individu dapat menjaga account di bank, the US Treasury menyimpan rekening giro dengan Federal Reserve melalui pajak federal yang masuk dan keluar deposito pemerintah yang menangani pembayaran. As part of this service relationship, the Fed sells and redeems US government securities such as savings bonds and Treasury bills, notes and bonds. Sebagai bagian dari hubungan layanan ini, yang menjual Fed dan menebus US sekuritas pemerintah seperti tabungan dan obligasi Treasury tagihan, catatan dan obligasi. It also issues the nation's coin and paper currency . Ada juga masalah-masalah bangsa dari uang logam dan mata uang kertas. The US Treasury, through its Bureau of the Mint and Bureau of Engraving and Printing , actually produces the nation's cash supply and, in effect, sells it to the Federal Reserve Banks at manufacturing cost, currently about 4 cents per bill for paper currency. The US Treasury, melalui Biro yang Mint dan Biro ukiran dan Percetakan, benar-benar menghasilkan uang dari bangsa dan pasokan, berlaku, menjual ke Federal Reserve Bank di biaya produksi, saat ini sekitar 4 sen per tagihan untuk mata uang kertas. The Federal Reserve Banks then distribute it to other financial institutions in various ways. ^{[ 23 ]} Federal Reserve Bank kemudian mendistribusikan ke lembaga keuangan lainnya dalam berbagai cara. ^[23]

Federal funds Federal dana

Main article: Federal funds Artikel utama: Federal dana

Federal funds are the reserve balances that private banks keep at their local Federal Reserve Bank. ^{[ 24 ]} ^{[ 25 ]} These balances are the namesake reserves of the Federal Reserve System. Federal adalah dana cadangan yang saldo bank swasta lokal mereka tetap di Federal Reserve Bank. ^[24] ^[25] Ini adalah saldo senama cadangan dari Federal Reserve System. The purpose of keeping funds at a Federal Reserve Bank is to have a mechanism through which private banks can lend funds to one another. Tujuan menjaga dana di Federal Reserve Bank memiliki mekanisme melalui bank swasta yang dapat meminjamkan dana untuk satu sama lain. This market for funds plays an important role in the Federal Reserve System as it is what inspired the name of the system and it is what is used as the basis for monetary policy. Pasar ini dana untuk memainkan peran penting dalam sistem Federal Reserve karena terinspirasi apa nama dan sistem yang digunakan sebagai dasar untuk kebijakan moneter. Monetary policy works by influencing how much money the private banks charge each other for the lending of these funds. Kebijakan moneter bekerja dengan mempengaruhi jumlah uang yang dikenakan biaya masing-masing bank swasta lainnya untuk pinjaman dana tersebut.

Balance between private banks and responsibility of governments Keseimbangan antara bank swasta dan tanggung jawab pemerintah

The system was designed out of a compromise between the competing philosophies of privatization and government regulation. ^{[ 23 ]} While planning the design of the system, some people wanted the system to have generally private aspects whereas others wanted more government involvement. Sistem ini dirancang dari kompromi antara bersaing filosofi dari privatisasi dan peraturan pemerintah. ^[23] Sedangkan perencanaan desain sistem, beberapa orang yang ingin memiliki sistem umumnya swasta sedangkan aspek lain lebih menginginkan keterlibatan pemerintah. The system that resulted ended up being a compromise between these two philosophies. Sistem yang dihasilkan akhirnya menjadi kompromi antara kedua filosofi. In 2006 Donald L. Kohn , vice chairman of the Board of Governors, summarized the history of this compromise: ^{[ 26 ]} Pada tahun 2006 Donald L. Kohn, wakil ketua Dewan Gubernur, ringkasannya sejarah ini kompromi: ^[26]

Agrarian and progressive interests, led by William Jennings Bryan , favored a central bank under public, rather than banker, control. Agraria progresif dan minat, yang dipimpin oleh William Jennings Bryan, bank sentral yang disukai masyarakat bawah, daripada bankir, kontrol. But the vast majority of the nation's bankers, concerned about government intervention in the banking business, opposed a central bank structure directed by political appointees. Tetapi sebagian besar bangsa dari perbankan, peduli intervensi pemerintah dalam bisnis perbankan, bank sentral yang menentang struktur politik diarahkan oleh appointees.
The legislation that Congress ultimately adopted in 1913 reflected a hard-fought battle to balance these two competing views and created the hybrid public-private, centralized-decentralized structure that we have today. Perundang-undangan yang diadopsi Kongres akhirnya tercermin pada tahun 1913 yang berjuang keras untuk menyeimbangkan peperangan kedua bersaing dilihat dan menciptakan hibrida publik-swasta, sentralisasi-desentralisasi struktur yang telah kami hari ini.

In the current system, private banks are for-profit businesses but government regulation places restrictions on what they can do. Dalam sistem yang sekarang, bank swasta untuk-laba usaha tetapi tempat larangan peraturan pemerintah tentang apa yang bisa mereka lakukan. The Federal Reserve System is the part of government that regulates the private banks. Federal Reserve System adalah bagian dari pemerintah yang mengatur bank swasta. The balance between privatization and government involvement is also seen in the structure of the system. Keseimbangan antara privatisasi dan keterlibatan pemerintah juga terlihat dalam struktur sistem. Private banks elect members of the board of directors at their regional Federal Reserve Bank while the members of the Board of Governors are selected by the President of the United States and confirmed by the Senate . Bank swasta memilih anggota dewan direksi di daerah mereka Federal Reserve Bank sementara anggota Dewan Gubernur yang dipilih oleh Presiden Amerika Serikat, dan dikonfirmasi oleh Senat. The private banks give input to the government officials about their economic situation and these government officials use this input in Federal Reserve policy decisions. Bank swasta memberikan masukan kepada pejabat pemerintah mengenai keadaan ekonomi dan pejabat pemerintah ini menggunakan masukan dalam pengambilan keputusan kebijakan Federal Reserve. In the end, private banking businesses are able to run a profitable business while the US government, through the Federal Reserve System, oversees and regulates the activities of the private banks. Pada akhirnya, perusahaan-perusahaan swasta perbankan dapat menjalankan bisnis menguntungkan sementara pemerintah AS, melalui Federal Reserve System, mengawasi dan mengatur kegiatan-kegiatan bank-bank swasta.

Government regulation and supervision Pemerintah dan peraturan pengawasan

The Board of Governors is the part of the Federal Reserve System that is responsible for supervising the private banks. Dewan Gubernur merupakan bagian dari Federal Reserve System yang bertanggung jawab untuk mengawasi bank-bank swasta. A general description of the types of regulation and supervision involved is given by the Federal Reserve: ^{[ 13 ]} Sebuah gambaran umum jenis peraturan dan pengawasan yang diberikan oleh Federal Reserve: ^[13]

The Board also plays a major role in the supervision and regulation of the US banking system. Dewan juga memainkan peran utama dalam peraturan dan pengawasan dari sistem perbankan AS. It has supervisory responsibilities for state-chartered banks that are members of the Federal Reserve System, bank holding companies (companies that control banks), the foreign activities of member banks, the US activities of foreign banks, and Edge Act and agreement corporations (limited-purpose institutions that engage in a foreign banking business). Memiliki tanggung jawab untuk pengawasan negara-chartered bank yang merupakan anggota dari Federal Reserve System, perusahaan bank holding (perusahaan yang mengontrol bank), di luar aktivitas anggota bank, Amerika Serikat kegiatan bank asing, dan Edge Undang-undang dan kesepakatan perusahaan (terbatas tujuan-lembaga yang terlibat dalam bisnis perbankan asing). The Board and, under delegated authority, the Federal Reserve Banks, supervise approximately 900 state member banks and 5,000 bank holding companies . Dewan dan, di bawah kewenangan didelegasikan, Federal Reserve Bank, mengawasi sekitar 900 negara anggota bank dan 5.000 perusahaan holding bank. Other federal agencies also serve as the primary federal supervisors of commercial banks; the Office of the Comptroller of the Currency supervises national banks, and the Federal Deposit Insurance Corporation supervises state banks that are not members of the Federal Reserve System. Agen-agen federal lainnya juga dijadikan sebagai dasar federal pengawas dari bank komersial, dan Dinas yang pengawas dari Currency supervises bank nasional, dan Federal Deposit Insurance Corporation supervises bank negara yang tidak anggota Federal Reserve System.
Some regulations issued by the Board apply to the entire banking industry, whereas others apply only to member banks, that is, state banks that have chosen to join the Federal Reserve System and national banks, which by law must be members of the System. Beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan berlaku untuk seluruh industri perbankan, sedangkan yang lain hanya berlaku untuk anggota bank, yaitu bank-bank negara yang memilih untuk bergabung dengan Federal Reserve System dan perbankan nasional, yang oleh undang-undang harus anggota System. The Board also issues regulations to carry out major federal laws governing consumer credit protection , such as the Truth in Lending , Equal Credit Opportunity , and Home Mortgage Disclosure Acts . Dewan juga masalah peraturan utama untuk melaksanakan undang-undang federal tentang perlindungan konsumen kredit, seperti kebenaran dalam Pinjaman, Kredit Equal Opportunity, dan Home Mortgage Disclosure Kisah. Many of these consumer protection regulations apply to various lenders outside the banking industry as well as to banks. Berbagai peraturan perlindungan konsumen ini berlaku untuk berbagai lender di luar industri perbankan maupun ke bank.
Members of the Board of Governors are in continual contact with other policy makers in government. Anggota Dewan Gubernur terus berada dalam kontak dengan kebijakan pemerintah. They frequently testify before congressional committees on the economy, monetary policy , banking supervision and regulation , consumer credit protection , financial markets , and other matters. Mereka sering bersaksi sebelum ikhtisar komite pada perekonomian, kebijakan moneter, pengawasan dan peraturan perbankan, kredit perlindungan konsumen, pasar keuangan, dan hal-hal lain.
The Board has regular contact with members of the President’s Council of Economic Advisers and other key economic officials. Dewan rutin kontak dengan anggota Presiden dari Dewan Ekonomi penasihat ekonomi dan pejabat penting lainnya. The Chairman also meets from time to time with the President of the United States and has regular meetings with the Secretary of the Treasury . Ketua juga bertemu dari waktu ke waktu dengan Presiden Amerika Serikat, dan telah reguler pertemuan dengan menteri keuangan. The Chairman has formal responsibilities in the international arena as well. Ketua formal memiliki tanggung jawab dalam arena internasional juga.

Preventing asset bubbles Mencegah aset bubbles

The board of directors of each Federal Reserve Bank District also have regulatory and supervisory responsibilities. Dewan direktur dari masing-masing Kecamatan Federal Reserve Bank juga memiliki peraturan dan tanggung jawab pengawasan. For example, a member bank (private bank) is not permitted to give out too many loans to people who cannot pay them back. Sebagai contoh, anggota bank (bank swasta) tidak diizinkan untuk memberikan pinjaman ke terlalu banyak orang yang tidak bisa membayar mereka kembali. This is because too many defaults on loans will lead to a bank run. Hal ini karena terlalu banyak default akan mengarah pada pinjaman ke bank berjalan. If the board of directors has judged that a member bank is performing or behaving poorly, it will report this to the Board of Governors. Jika dewan direksi yang telah dinilai anggota bank melakukan behaving atau buruk, ia akan melaporkan hal ini kepada Dewan Gubernur. This policy is described in United States Code: ^{[ 27 ]} Kebijakan ini dijelaskan dalam Amerika Serikat Kode: ^[27]

Each Federal reserve bank shall keep itself informed of the general character and amount of the loans and investments of its member banks with a view to ascertaining whether undue use is being made of bank credit for the speculative carrying of or trading in securities, real estate, or commodities, or for any other purpose inconsistent with the maintenance of sound credit conditions; and, in determining whether to grant or refuse advances, rediscounts, or other credit accommodations, the Federal reserve bank shall give consideration to such information. Setiap Federal bank cadangan akan tetap sendiri tentang karakter umum dan jumlah pinjaman dan investasi para anggota bank dengan maksud untuk ascertaining apakah tdk pantas menggunakan sedang yang dibuat dari kredit bank untuk melakukan spekulatif atau perdagangan sekuritas, real estate, atau komoditas, atau untuk tujuan lain tidak konsisten dengan pemeliharaan suara kondisi kredit dan, dalam menentukan apakah akan menolak atau memberikan kemajuan, rediscounts, atau kredit akomodasi, Federal bank cadangan akan memberikan pertimbangan untuk informasi seperti itu. The chairman of the Federal reserve bank shall report to the Board of Governors of the Federal Reserve System any such undue use of bank credit by any member bank, together with his recommendation. Ketua Federal bank cadangan harus lapor ke Dewan Gubernur dari Federal Reserve System apapun tdk pantas seperti penggunaan kredit bank oleh setiap anggota bank, bersama dengan rekomendasi. Whenever, in the judgment of the Board of Governors of the Federal Reserve System, any member bank is making such undue use of bank credit, the Board may, in its discretion, after reasonable notice and an opportunity for a hearing, suspend such bank from the use of the credit facilities of the Federal Reserve System and may terminate such suspension or may renew it from time to time. Kapanpun, dalam keputusan Dewan Gubernur dari Federal Reserve System, setiap anggota bank membuat tdk pantas seperti penggunaan kredit bank, Dewan dapat, dalam kebijakan, setelah pemberitahuan yang wajar dan kesempatan untuk mendengar, seperti menangguhkan dari bank penggunaan fasilitas kredit dari Federal Reserve System dan dapat seperti penskorsan atau memperbarui dari waktu ke waktu.

The punishment for making false statements or reports which overvalue an asset is also stated in the US Code: ^{[ 28 ]} Hukuman untuk membuat pernyataan palsu atau laporan sebuah aset yang terlalu tinggi juga dinyatakan di AS Kode: ^[28]

Whoever knowingly makes any false statement or report, or willfully overvalues any land, property or security, for the purpose of influencing in any way...shall be fined not more than $1,000,000 or imprisoned not more than 30 years, or both. Siapapun sadar membuat pernyataan palsu atau apapun laporan, atau apapun disengaja overvalues tanah, properti atau keamanan, dengan tujuan mempengaruhi dengan cara apapun ... tidak akan didenda lebih dari $ 1000000 atau penjara tidak lebih dari 30 tahun, atau keduanya.

These aspects of the Federal Reserve System are the parts intended to prevent or minimize speculative asset bubbles which ultimately lead to severe market corrections. Aspek-aspek dari Federal Reserve System adalah bagian-bagian yang ditujukan untuk mencegah atau meminimalkan gelembung spekulatif aset yang akhirnya mengakibatkan parah koreksi pasar.

National payments system Nasional sistem pembayaran

^{[ 13 ]} The Federal Reserve plays an important role in the US payments system. ^[13] Federal Reserve memainkan peran penting di Amerika Serikat sistem pembayaran. The twelve Federal Reserve Banks provide banking services to depository institutions and to the federal government . The Federal Reserve Bank dua belas menyediakan layanan perbankan untuk gudang dan kepada lembaga-lembaga pemerintah federal. For depository institutions, they maintain accounts and provide various payment services, including collecting checks, electronically transferring funds, and distributing and receiving currency and coin. Lembaga untuk gudang, mereka memelihara account pembayaran dan memberikan berbagai layanan, termasuk mengumpulkan cek, transfer dana elektronik, dan distribusi dan menerima mata uang dan uang logam. For the federal government, the Reserve Banks act as fiscal agents, paying Treasury checks; processing electronic payments; and issuing, transferring, and redeeming US government securities. Untuk federal pemerintah, Reserve Bank bertindak sebagai agen fiskal, Treasury membayar cek; pemrosesan pembayaran elektronik, dan penerbitan, mentransfer, dan pemerintah US redeeming sekuritas.

In passing the Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act of 1980, Congress reaffirmed its intention that the Federal Reserve should promote an efficient nationwide payments system. Yang lewat di Depository Deregulasi dan Moneter Lembaga Pengawasan Undang-undang dari tahun 1980, Kongres reaffirmed dengan niat bahwa Federal Reserve harus mempromosikan sebuah sistem pembayaran nasional yang efisien. The act subjects all depository institutions, not just member commercial banks, to reserve requirements and grants them equal access to Reserve Bank payment services. Perbuatan pelajaran gudang semua lembaga, bukan hanya anggota bank umum, untuk cadangan dan hibah persyaratan mereka akses yang sama ke Bank Cadangan layanan pembayaran. It also encourages competition between the Reserve Banks and private-sector providers of payment services by requiring the Reserve Banks to charge fees for certain payments services listed in the act and to recover the costs of providing these services over the long run. Hal ini juga mendorong kompetisi antara Reserve Bank-sektor swasta dan penyedia layanan pembayaran pelayanan yang memerlukan biaya Reserve Bank untuk pembayaran biaya untuk beberapa layanan yang tercantum dalam bertindak dan memulihkan biaya penyediaan layanan ini selama jangka panjang.

The Federal Reserve plays a vital role in both the nation’s retail and wholesale payments systems , providing a variety of financial services to depository institutions. Federal Reserve memainkan peranan penting dalam kedua-dua bangsa eceran dan grosir sistem pembayaran, menyediakan berbagai layanan keuangan untuk institusi gudang. Retail payments are generally for relatively small-dollar amounts and often involve a depository institution’s retail clients—individuals and smaller businesses. Eceran biasanya untuk pembayaran relatif kecil dan jumlah dolar sering melibatkan lembaga gudang eceran klien-individu dan usaha kecil. The Reserve Banks’ retail services include distributing currency and coin, collecting checks, and electronically transferring funds through the automated clearinghouse system. The Reserve Bank 'layanan ritel termasuk mendistribusikan mata uang dan uang logam, mengumpulkan cek, elektronik dan mentransfer dana melalui sistem otomatis clearinghouse. By contrast, wholesale payments are generally for large-dollar amounts and often involve a depository institution’s large corporate customers or counterparties, including other financial institutions. Dengan kontras, borongan biasanya untuk pembayaran dolar jumlah besar dan seringkali melibatkan sebuah gudang lembaga besar pelanggan korporat atau counterparties, termasuk lembaga keuangan lainnya. The Reserve Banks’ wholesale services include electronically transferring funds through the Fedwire Funds Service and transferring securities issued by the US government, its agencies, and certain other entities through the Fedwire Securities Service. The Reserve Bank 'grosir termasuk layanan elektronik mentransfer dana melalui Dana Fedwire Layanan dan mentransfer sekuritas yang dikeluarkan oleh pemerintah AS, dan badan-badan, dan beberapa badan lain melalui Fedwire Securities Layanan. Because of the large amounts of funds that move through the Reserve Banks every day, the System has policies and procedures to limit the risk to the Reserve Banks from a depository institution’s failure to make or settle its payments. Karena besarnya jumlah dana yang bergerak melalui Reserve Bank setiap hari, Sistem memiliki kebijakan dan prosedur untuk membatasi resiko bagi Reserve Bank dari gudang kegagalan lembaga untuk membuat atau melunasi pembayaran nya.

The Federal Reserve Banks began a multi-year restructuring of their check operations in 2003 as part of a long-term strategy to respond to the declining use of checks by consumers and businesses and the greater use of electronics in check processing. Federal Reserve Bank mulai multi-tahun restrukturisasi mereka memeriksa operasi pada tahun 2003 sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menanggapi menolak penggunaan pemeriksaan oleh konsumen dan bisnis yang lebih besar dan penggunaan elektronik dalam proses pemeriksaan. The Reserve Banks will have reduced the number of full-service check processing locations from 45 in 2003 to 4 by early 2011. ^{[ 29 ]} Reserve Bank yang ada akan mengurangi jumlah penuh memeriksa layanan pemrosesan dari 45 lokasi di tahun 2003 hingga 4 awal 2011. ^[29]

High Paying Keyword

2009-05-04T03:30:00.000-07:00

If you install the Adsense blog / website, I get 0:01 USD? 2 we can use the tips, which are:

1. Using Competitive Ads Filter
2. Keyword Search for the Highest Earning aka High Paying Keyword (PPC)

The first way can be done by entering a list of websites that cause the filter list. This can be run effectively, but sometimes cause secretion thus ad PSA (Public Service Ads).

How the two are relatively easy. We can use the Google Adwords Keyword Tool to find keywords with a value of earning a high enough. The most effective way is the search keyword that matches the theme of a blog / website kita. For example, if we have a blog with the theme Hosting, we can find a list of PPC based on the keywords that we enter, and then select "Cost and Ads Position Estimates" in the "Choose data to display."

In addition to keyword-based search tools, Google also provides a keyword search in accordance with the blogs that we have. This option is on the Site-Related Keywords

To apply these tips, do not be too glued to the keyword that was delivered. It is better we keep writing articles as usual, try to adjust them with the new PPC. Do not be reversed. If reversed, PPC is not obtained, the ad with the earning kecilpun rarely greet. Moreover, if the PPC is not imposed in accordance with the theme of a blog / website, if tampilpun difficult by a visitor clicks on :-).

Ratusan Warga Wonokromo Tolak Penggusuran

2009-05-03T17:49:00.000-07:00

Ratusan warga Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, menggelar aksi istigasah di Jalan Jagir Wonokromo seusai shalat subuh, Senin (4/5).

Aksi ini dilakukan dalam rangka menolak penggusuran permukiman liar di Sempadan Kali Jagir, Surabaya.

"Kami bukan menantang aparat, tetapi kami menolak diterapkannya aturan yang tidak benar," tutur Koordinator Masyarakat Jaga Kali, Khadis. Khadis merujuk pada surat kesepakatan antara warga, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jatim, Dinas Bina Marga dan Pematusan Surabaya, serta Komisi C DPRD Kota Suarabaya yang memastikan isu penggusuran akan dihentikan sementara sosialisasi terhadap warga dilakukan intensif.

sumber:kompas.

Laporan wartawan KOMPAS Sindy Fathan Mubina

pemberian gaji ke-13 bagi PNS, TNI dan Polri pada 2009

2009-04-29T23:22:00.000-07:00

menjanjikan kenaikan gaji dan pemberian gaji ke-13 bagi PNS, TNI dan Polri pada 2009

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah kembali menjanjikan kenaikan gaji dan pemberian gaji ke-13 bagi PNS, TNI dan Polri pada 2009 untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.”Ini sebagaimana keinginan presiden yang meminta bahwa selama beliau menjadi pemimpin, upah rill PNS harus semakin sejahtera, termasuk TNI dan Polri,” kata Menkeu, saat menyampaikan pengarahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2008 di Jakarta, Selasa (6/5).

Dikatakannya, saat awal pemerintahan Presiden Yudhoyono, upah terendah untuk PNS adalah sekitar Rp700 ribu per bulan, sedangkan saat ini berada pada sekitar Rp1,6 juta per bulan.

“Upah terendah itu bagi PNS dengan nol pengalaman dan merupakan kelompok terendah,” katanya.

Presiden sendiri, katanya, meminta agar upah terendah bisa naik menjadi sekitar Rp2 juta per bulan.

Meski demikian, Menkeu tidak menjelaskan berapa persen kenaikan gaji tersebut akan diberikan pada tahun depan. (*/lin)(kapanlagi.com)

Hasil Rekapitulasi Propinsi Sumsel Bermasalah

2009-04-29T19:20:00.000-07:00

Rekapitulasi suara yang dilakukan KPU terhadap penghitungan suara di Propinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dinilai bermasalah oleh beberapa saksi parpol. Hasil rekapitulasi dinilai syarat dengan kecurangan.

"Ada indikasi kecurangan dalam pembuatan sertifikat suara dengan adanya temuan Panwas bahkan bukti-bukti yang ada cukup kuat. Seperti penghitungan DPT di Dapil Sumsel 1," ujar saksi dari PDIP Arip Wibowo saat mengawal jalannya rekapitulasi di KPU di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat,
Rabu (29/4/2009).

Menurut Arif, ada selisih suara pemilih sebesar 68.108 yang sampai saat ini belum bisa dijawab oleh KPU propinsi Sumsel. Jumlah DPT di Sumsel Dapil 1 seharusnya 2.434.049, tetapi tertulis oleh KPU propinsi hanya sebesar 2.365.941.

"Ini memang jumlah suara yang cukup besar dan ada sesuatu yang tidak beres," jelasnya.

Untuk itu, Arif bersama saksi lain tidak akan menandatangani hasil rekap. "Sama seperti hasil Bengkulu kemarin," imbuhnya.

Sidang sempat berlangsung alot. Akhirnya, pleno diputuskan ditunda dan akan dilanjutkan besok pagi.

( mad / ndr )(detik)

Tragedi Futsal Liga Antropologi

2009-04-29T19:13:00.000-07:00

Tragedi Futsal BerdarahPertandingan Futsal LIga Antropologi ynag berlangsung sore tanggal 29 April 2009, berakhir rincuh. Turnamen Futsal yang diprakarsai oleh Dep.Antropologi seharusnya menadi wahana solidaritas serta kebersamaan warga FISIP harus ternodai oleh salah satu pemain yang notabenenya berasal dari tim penyelenggara turnamen ini.

Gesekan antara pemain IIP dan Antropologi ini bermula dari salah satu pemain Antopologi yang terpancing emosinya hanya karena sebuah body change pemain IIP. pertandingan semakin runyam, ketika salah satu pemain lain dari Antropologi turut memperkeruh keadaan dan bisa dipastikan berujung menjadi ajang tawuran bagi para akademisi kampus.

Hal itu tidak perlu terjadi, tatkala pemain menyadari semangat sportivitas serta kedewasaan emosional. lagipula gesekan dalam sebuah pertandingan olahraga adalah hal yang biasa jika masik terbingkai dalam peraturan yang berlaku dan keputusan wasit. tetapi lain lagi jika terjadi tindakan anarkis yang di mana bisa merugikan kepentingan umum dan fasilitas umum dalam hai ini memeang sangat ironis dan sunguh memalukan.

Yang dimana mereka seharusnya menyadari kedewasaan mereka dan menjadi generasi penrus bangsa ini tetapi di coreng dengan tindakan anarkis dimanakah kedewasaan saat ini?

APA DAN MENGAPA

2009-04-20T00:28:00.000-07:00

ORGANISASI : APA DAN MENGAPA

Soetandyo Wignjosoebroto

Manusia adalah makhluk sosial. Upayanya untuk mempertahankan eksistensinya di muka bumi ini – dengan jalan memperoleh nutrisi, proteksi dan bereproduksi – hanya dapat dilakukan, sesuai dengan kodratnya, dengan cara hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan seperti ini, manusia, sebagaimana makhluk sosial lainnya, tak hanya harus hidup secara berkelompok melainkan juga harus menyelenggarakan pembagian kerja, menemukan pola kerjasama (sekalipun acap juga melalui kompetisi dan/atau konflik untuk menemukan keseimbangan-keseimbangan fungsional yang baru), dan tentu saja juga untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Dengan perkataan lain, demi kelestarian eksistensinya, manusia harus mengembangkan suatu struktur organisasi yang fungsional sepanjang sejarah kehidupannyaKecuali tersimak sebagai makhluk sosial, manusia adalah juga hadir di bumi ini sebagai makhluk budaya. Artinya, dalam kehidupan ini, kelestarian eksistensi manusia tak lagi utamanya mengandalkan diri pada naluri-naluri kodrati melainkan pada pengalaman yang diingat dan dicatat dari generasi ke generasi. Berbeda dengan segala sesuatu yang kodrati, budaya, sebagai produk cipta karya manusia, adalah suatu realitas faktual yang lebih gampang terubah dan berubah dalam suatu rentang waktu. Itulah penjelasannya mengapa – sekalipun masuk ke dalam bilangan spesi yang sama, dengan bakat kodrati yang sama – manusia mengembangkan organisasi kehidupan yang menampakkan keragaman yang amat nyata, baik apabila ditilik dari tempat ke tempat maupun apabila disimak dari waktu ke waktu.Keragaman dalam bentuk organisasi kehidupan manusia terwujud sebagai hasil kerja rasionalitas manusia tatkala harus merespons situasi yang menjadi bagian dari lingkungan kehidupannya, baik lingkungan yang alami/natural maupun yang sudah terubah menjadi yang tak lagi (sepenuhnya) alami/kultural. Kian positif hasil respons itu, yang di dalam teori disebut “menghasilkan adaptasi yang fungsional”, akan kian teguh eksistensi suatu organisasi kehidupan sepanjang sejarahnya. Inilah dalil yang berasal dari kajian Charles Darwin yang berbunyithe survival of the fittest”. Penjelasan teoretik ini mengedepankan peran rasionalitas manusia dan kemampuannya untuk membuat pilihan dalam menata tata organisasi kehidupannya, dengan tujuan yang satu: ialah survival.Rasionalitas manusia dengan segala produk kolektifnya -- yang dalam wacana teoretik diistilahi 'preskripsi-preskripsi teknologik' – itulah yang di satu pihak mengubah lingkungan secara dinamik, namun yang di lain pihak juga meningkatkan daya adaptif manusia sekolektiva untuk secara terorganisasi bertahan di tengah lingkungan itu. Perubahan kehidupan manusia dari yang agraris dengan segala tatanannya yang serba askriptif ke yang industrial dengan segala tatanannya yang serba kontraktual adalah contohnya yang nyata. Menjelang datangnya millenium ketiga Masehi, perubahan seperti itu seperti kian bersicepat-cepat saja, dari yang lokal ke yang nasional dan bahkan bersiterus ke yang global, dengan format dan skalanya yang seolah kian tak terhingga. Struktur kehidupan telah kian kompleks, dan oleh karena itu juga kian menuntut pendayagunaan akal dan nalar secara optimal guna mengelola komponen-komponen yang yang ditemukan dalam kompleksitas yang nyatanya telah kian terdeferensiasi itu, untuk diintegrasikan ke dalam satuan struktur yang fungsional dan tetap terkontrol.Dari sinilah bermulanya awal solusi untuk mengelola kehidupan yang kian berformat dan berskala besar dengan ditemukan dan dikembangkannya teori-teori yang relevan dengan persoalan pengelolaan big organizations, yang sepanjang abad 20 lebih dikenal dengan penamaan teori-teori birokrasi. Akan tetapi, dari sinilah pula munculnya permasalahan baru yang berkenaan dengan status manusia dalam statusnya sebagai individu. Dengan hadirnya the big organizations yang terancang amat rasional, individu-individu telah tereduksi menjadi pelakon-pelakon yang boleh dibilang sepenuhnya dikuasai oleh the big bos. Dalam kenyatan seperti itu, individu-individu juga akan kehilangan kepribadian mereka sebagai aktor-aktor yang imajinatif dan kreatif. Maka, tuntutan baru, untuk menemukan keseimbangan baru, segera saja diteriakkan mengiringi peralihan millenum. Teori-teori berparadigma baru – dengan berbagai sebutan, dari yang pasca- strukturalisme dan pasca-modernisme sampaipun ke yang interaksionisme dan simbolisme – mulai meramaikan wacana sepanjang tiga dasawarsa teakhir ini.Adakah kita yang hadir di ruangan ini pada hari ini hanya hendak menyimak segala wacana itu sebagai penonton saja, ataukah juga hendak mencoba memberanikan diri ikut terjun ke alam kancah untuk ikut berwacana? ooooo

Mother kartini

2009-04-19T20:22:00.000-07:00

at this time still do feel the presence of Mother kartini
"Habis Gelap Terbitlah Terang"
a sincere desire of the Kartini
want a degree of equality with the adam
increase the degree of womanhood ....
Now has a modern kartini appear in front of the
Living in the light of stars in the tub at night
But all is light in darkness ...
Many kartini - kartini
Always in lecehkan, persecuted, now lives in
Do not this sad ...
Why must feel the dark
At the time the light ray has kartini - now kartini
"Light and bright is because the light has been published"

Windows 7 RC present at the May 2009?

2009-04-15T17:37:00.000-07:00

Windows 7 RC present at the May 2009?

Company in the world will bring Microsoft Release Candidate of Windows 7 will be present in the estimate in May 2009. web page on the TechNet Evaluation Center to provide information, "windows-7 Release Candidate published: may 2009" will be available for download. Microsoft does not provide detailed information on the label windows pe 7 RC. Same as in the windows 7 Beta Build 7000, Microsoft plans to make the RC build of Windows 7 in the trials can be free. Microsoft also will not limit the product key for windows 7 RC, in this case anyone can use and activate windows 7 RC freely. Users who try to test windows 7 RC, will be able to use this operating system until the year 2010. on the TechNet site, Microsoft describes a more detailed instructions instalansi windows 7 RC. Windows 7 Release Candidate one is only available in two versions, namely the version of 32-bit and 64-bit, and is only available for some languages, english, german, japanese, french, spanish and if you want to try the windows please be patient until this month May.

Pelangaran Pemilu 2009

2009-04-13T04:17:00.000-07:00

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan sebanyak 963 kasus pelanggaran Pemilu. Terdiri dari pelanggaran administrasi (619 kasus), tindak pidana pemilu (138 kasus), dan lain-lain (206 kasus). Pelanggaran administrasi terbanyak mengenai surat suara tertukar antara daerah pemilih (238 kasus) dan logistik pemilu tidak cukup (183). Sedangkan pelanggaran pidana money politics (33 kasus), sengaja mengaku diri sebagai orang lain (18 kasus), dan intimidasi kepada pemilih (17 kasus). Untuk pelanggaran lain-lain yakni terdaftar di DPS namun tidak di DPT tercatat sebanyak 196 kasus. Dari keseluruhan pelanggaran administrasi itu, sebanyak 259 kasus telah ditindaklanjuti ke KPU. Sementara 40 pelanggaran pidana telah diteruskan kepada pihak yang berwenang.

sumber:detik

Wiranto-Prabowo Curigai Ada Kecurangan Pemilu

2009-04-13T02:40:00.001-07:00

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mencurigai ada sesuatu di balik kekisruhan daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu kali ini.

Keduanya pun sepakat untuk merealisasikan Forum Lintas Partai yang terdiri dari 23 partai politik untuk melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan kecurangan tersebut.

"Penyikapan terhadap pelaksanaan pemilu, sikap kita (kami) sama, ada yang tidak beres dalam pelaksanaan pemilu. Banyak aduan mengenai kerancuan DPT, terjadi kerancuan dalam penyelenggaraan pemilu di seluruh daerah. Boleh jadi, ada sesuatu yang terjadi di belakang itu," ujar Wiranto seusai melakukan pertemuan tertutup bersama Prabowo, di Kantor DPP Hanura, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (13/4).

Ditegaskan Wiranto, sekretariat bersama Forum Lintas Partai juga dilengkapi dengan lembaga hukum. Jika memang ditemukan bukti kecurangan, pihaknya tidak akan ragu untuk membawanya ke ranah hukum. "Kami tidak akan membiarkan demokrasi dicederai dengan tindakan-tindakan yang terjadi selama pemilu berlangsung," kata dia.

Prabowo menambahkan, banyaknya warga yang mengeluh kehilangan hak politik merupakan sebuah praktik yang mencederai kaidah demokrasi. Persoalan DPT, menurutnya, harus dibereskan sebelum memasuki gelanggang pertarungan berikutnya, pemilihan presiden. "Kalau tidak, percuma. Pilpres bisa dijadikan sandiwara saja," ujarnya.

Atas persoalan DPT ini, menurutnya, merupakan tanggung jawab pemerintah.

KOMPAS.com

Indonesia and the promise Caleg

2009-04-12T18:48:00.000-07:00

On 09 april 2009 the Indonesian nation is in Indonesia and abroad has made legislative elections with the KPU task has been completed with a hope that the election was not conducted in this country put up a flag half-mast, and for the caleg do not promise sesumbar merely implemented promises you the highest power because the people (democracy: from people by the people for the people) is a mandate and the promise of debt and you (the caleg) get a seat in the House of Representatives because people then that's all for caleg let's work together to build this nation out of the range of existing kerisis because only share work with this people can exit kerisis that, in addition to the no party or individual interests and bag your own. People of Indonesia can no longer in bodohi give-and in the appointment, the Indonesian people need is a reality and not merely the promise of Indonesian life, my life of the nation

Hasil Sementara Pemilu 2009

2009-04-12T18:18:00.001-07:00

Sumber: KPU
Senin, 13/04/2009 05:57 WIB
by: detik.com

No	Partai Politik	Jumlah Suara	Persentase
1	Demokrat (31)	774.336	20,23%
2	Golkar (23)	551.937	14,42%
3	PDIP (28)	549.082	14,35%
4	PKS (8)	323.556	8,45%
5	PAN (9)	247.327	6,46%
6	PPP (24)	212.948	5,56%
7	PKB (13)	197.959	5,17%
8	Gerindra (5)	170.975	4,47%
9	Hanura (1)	136.007	3,55%
10	PBB (27)	72.878	1,90%
11	PKPB (2)	60.333	1,58%
12	PKNU (34)	53.263	1,39%
13	PDS (25)	45.632	1,19%
14	PPRN (4)	41.744	1,09%
15	PBR (29)	36.666	0,96%
16	PDP (16)	36.004	0,94%
17	PKPI (7)	35.926	0,94%
18	PPPI (3)	26.352	0,69%
19	Barnas (6)	25.913	0,68%
20	PDK (20)	23.828	0,62%
21	PPD (12)	23.247	0,61%
22	RepublikaN (21)	18.280	0,48%
23	PNBK (26)	16.478	0,43%
24	PMB (18)	16.211	0,42%
25	PIS (33)	13.312	0,35%
26	Patriot (30)	13.258	0,35%
27	Kedaulatan (11)	12.989	0,34%
28	PPI (14)	12.403	0,32%
29	PPIB (10)	10.915	0,29%
30	Pelopor (22)	10.911	0,29%
31	PKDI (32)	10.746	0,28%
32	PNI M (15)	9.750	0,25%
33	Pakar Pangan (17)	8.714	0,23%
34	Partai Buruh (44)	8.015	0,21%
35	PPDI (19)	5.870	0,15%
36	PSI (43)	5.072	0,13%
37	PPNUI (42)	4.440	0,12%
38	Merdeka (41)	4.340	0,11%
39	PAAS (35)	0	0,00%
40	PDA (36)	0	0,00%
41	Partai SIRA (37)	0	0,00%
42	PRA (38)	0	0,00%
43	Partai Aceh (39)	0	0,00%
44	PBA (40)	0	0,00%
	Jumlah	3.827.617	100%

November 1998

2009-04-06T18:41:00.001-07:00

Pada bulan November 1998 pemerintahan transisi Indonesia mengadakan Sidang Istimewa untuk menentukan Pemilu berikutnya dan membahas agenda-agenda pemerintahan yang akan dilakukan. Mahasiswa bergolak kembali karena mereka tidak mengakui pemerintahan B. J. Habibie dan tidak percaya dengan para anggota DPR/MPR Orde Baru. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru.

Masyarakat dan mahasiswa menolak Sidang Istimewa 1998 dan juga menentang dwifungsi ABRI/TNI. Sepanjang diadakannya Sidang Istimewa itu masyarakat bergabung dengan mahasiswa setiap hari melakukan demonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Peristiwa ini mendapat perhatian sangat besar dari seluruh Indonesia dan dunia internasional. Hampir seluruh sekolah dan universitas di Jakarta, tempat diadakannya Sidang Istimewa tersebut, diliburkan untuk mencegah mahasiswa berkumpul. Apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat perhatian ekstra ketat dari pimpinan universitas masing-masing karena mereka di bawah tekanan aparat yang tidak menghendaki aksi mahasiswa.

Garis waktu

Pada tanggal 11 November 1998, mahasiswa dan masyarakat yang bergerak dari Jalan Salemba, bentrok dengan Pamswakarsa di kompleks Tugu Proklamasi.

Pada tanggal 12 November 1998 ratusan ribu mahasiswa dan masyrakat bergerak menuju ke gedung DPR/MPR dari segala arah, Semanggi-Slipi-Kuningan, tetapi tidak ada yang berhasil menembus ke sana karena dikawal dengan sangat ketat oleh tentara, Brimob dan juga Pamswakarsa (pengamanan sipil yang bersenjata bambu runcing untuk diadu dengan mahasiswa). Pada malam harinya terjadi bentrok di daerah Slipi dan Jl. Sudirman, puluhan mahasiswa masuk rumah sakit. Ribuan mahasiswa dievekuasi ke Atma Jaya. Satu orang pelajar, yaitu Lukman Firdaus, terluka berat dan masuk rumah sakit. Beberapa hari kemudian ia meninggal dunia.

Esok harinya Jumat tanggal 13 November 1998 mahasiswa dan masyarakat sudah bergabung dan mencapai daerah Semanggi dan sekitarnya, bergabung dengan mahasiswa yang sudah ada di kampus Universitas Atma Jaya Jakarta. Jalan Sudirman sudah dihadang oleh aparat sejak malam hari dan pagi hingga siang harinya jumlah aparat semakin banyak guna menghadang laju mahasiswa dan masyarakat. Kali ini mahasiswa bersama masyarakat dikepung dari dua arah sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dengan menggunakan kendaraan lapis baja^[1].

Deskripsi

Jumlah masyarakat dan mahasiswa yang bergabung diperkirakan puluhan ribu orang dan sekitar jam 3 sore kendaraan lapis baja bergerak untuk membubarkan massa membuat masyarakat melarikan diri, sementara mahasiswa mencoba bertahan namun saat itu juga terjadilah penembakan membabibuta oleh aparat ketika ribuan mahasiswa sedang duduk di jalan. Saat itu juga beberapa mahasiswa tertembak dan meninggal seketika di jalan. Salah satunya adalah Teddy Wardhani Kusuma, mahasiswa Institut Teknologi Indonesia yang merupakan korban meninggal pertama di hari itu.

Mahasiswa terpaksa lari ke kampus Universitas Atma Jaya untuk berlindung dan merawat kawan-kawan seklaligus masyarakat yang terluka. Korban kedua penembakan oleh aparat adalah Wawan, yang nama lengkapnya adalah Bernardus Realino Norma Irmawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Atma Jaya, Jakarta, tertembak di dadanya dari arah depan saat ingin menolong rekannya yang terluka di pelataran parkir kampus Universitas Atma Jaya, Jakarta^[2]. Mulai dari jam 3 sore itu sampai pagi hari sekitar jam 2 pagi terus terjadi penembakan terhadap mahasiswa di kawasan Semanggi dan penembakan ke dalam kampus Atma Jaya. Semakin banyak korban berjatuhan baik yang meninggal tertembak maupun terluka. Gelombang mahasiswa dan masyarakat yang ingin bergabung terus berdatangan dan disambut dengan peluru dan gas airmata. Sangat dahsyatnya peristiwa itu sehingga jumlah korban yang meninggal mencapai 17 orang. Korban lain yang meninggal dunia adalah: Sigit Prasetyo (YAI), Heru Sudibyo (Universitas Terbuka), Engkus Kusnadi (Universitas Jakarta), Muzammil Joko (Universitas Indonesia), Uga Usmana, Abdullah/Donit, Agus Setiana, Budiono, Doni Effendi, Rinanto, Sidik, Kristian Nikijulong, Sidik, Hadi.

Jumlah korban yang didata oleh Tim Relawan untuk Kemanusiaan berjumlah 17 orang korban, yang terdiri dari 6 orang mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Jakarta, 2 orang pelajar SMA, 2 orang anggota aparat keamanan dari POLRI, seorang anggota Satpam Hero Swalayan, 4 orang anggota Pam Swakarsa dan 3 orang warga masyarakat. Sementara 456 korban mengalami luka-luka, sebagian besar akibat tembakan senjata api dan pukulan benda keras, tajam/tumpul. Mereka ini terdiri dari mahasiswa, pelajar, wartawan, aparat keamanan dan anggota masyarakat lainnya dari berbagai latar belakang dan usia, termasuk Ayu Ratna Sari, seorang anak kecil

Tragedi Semanggi II

Pada 24 September 1999, untuk yang kesekian kalinya tentara melakukan tindak kekerasan kepada aksi-aksi mahasiswa.

Kala itu adanya pendesakan oleh pemerintahan transisi untuk mengeluarkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB) yang materinya menurut banyak kalangan sangat memberikan keleluasaan kepada militer untuk melakukan keadaan negara sesuai kepentingan militer. Oleh karena itulah mahasiswa bergerak dalam jumlah besar untuk bersama-sama menentang diberlakukannya UU PKB.

Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Yun Hap meninggal dengan luka tembak di depan Universitas Atma Jaya.

Daerah lain

Selain di Jakarta, pada aksi penolakan UU PKB ini korban juga berjatuhan di Lampung dan Palembang. Pada Tragedi Lampung 28 September 1999, 2 orang mahasiswa Universitas Lampung, Muhammad Yusuf Rizal dan Saidatul Fitriah, tewas tertembak di depan Koramil Kedaton. Di Palembang, 5 Oktober 1999, Meyer Ardiansyah (Universitas IBA Palembang) tewas karena tertusuk di depan Markas Kodam II/Sriwijaya.

Film dokumenter

Student Movement in Indonesia, produksi Jakarta Media Syndication, 1999 (Youtube)

Film dokumenter tentang gerakan mahasiswa Indonesia selama tahun 1998. Versi aslinya dengan narasi dan teks berbahasa Inggris. Diputar di bioskop-bioskop di Indonesia dengan judul Tragedi Jakarta 1998.

Perjuangan Tanpa Akhir, produksi Aliansi Korban Kekerasan Negara (AKKRa), 2005

Film dokumenter berdurasi 28 menit ini bercerita tentang perjuangan orang tua korban Tragedi Trisakti (1998), Semanggi I (1998), dan II (1999) dalam upaya mereka meraih keadilan.

Indonesian Student Revolt. Don’t Follow Leaders, produksi Offstream [1], 2001

Film dokumenter tentang perjalanan gerakan mahasiswa Indonesia dari 1966-1998.

Peringatan

Pada 14 November 2005, para mahasiswa menaburkan bunga di Jl. Sudirman tepat di depan kampus Universitas Atma Jaya untuk memperingati tujuh tahun Tragedi Semanggi I. Sehari sebelumnya, peringatan Tujuh Tahun Tragedi Semanggi I diadakan di Sekretariat Jaringan Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran HAM (JSKK), Jalan Binong 1A, samping kompleks Tugu Proklamasi. Dimulai dengan konferensi pers, diskusi, dan ditutup dengan pemutaran film dokumenter Perjuangan Tanpa Akhir karya AKKRa (Aliansi Korban Kekerasan Negara). ^[5] ^[6]

Pengusutan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam pertemuannya dengan Presiden Habibie saat itu meminta pemerintah untuk memberi penjelasan tentang sebab dan akibat serta pertanggungan jawab mengenai peristiwa tanggal 13 November itu secara terbuka pada masyarakat luas karena berbagai keterangan yang diberikan ternyata berbeda dengan kenyataan di lapangan. (Kompas, 16 November 1998).

Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto, dalam jumpa pers di Hankam mengakui ada sejumlah prajurit yang terlalu defensif dan menyimpang dari prosedur, menembaki dan memukuli mahasiswa. Namun, Wiranto menuduh ada kelompok radikal tertentu yang memancing bentrokan mahasiswa dengan aparat, dengan tujuan menggagalkan Sidang Istimewa. (Kompas, 23 November 1998).^[7]

Pengadilan HAM ad hoc

Harapan kasus Tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II untuk menggelar pengadilan HAM ad hoc bagi para oknum tragedi berdarah itu dipastikan gagal tercapai. Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 6 Maret 2007 kembali memveto rekomendasi tersebut. Putusan tersebut membuat usul pengadilan HAM kandas, karena tak akan pernah disahkan di rapat paripurna. Putusan penolakan dari Bamus itu merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya Bamus telah menolak, namun di tingkat rapim DPR diputuskan untuk dikembalikan lagi ke Bamus. Hasil rapat ulang Bamus kembali menolaknya. Karena itu, hampir pasti usul yang merupakan rekomendasi Komisi III itu tak dibahas lagi.

Rapat Bamus dipimpin Ketua DPR Agung Laksono. Dalam rapat itu enam dari sepuluh fraksi menolak. Keenam fraksi itu adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi PBR, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD). Sementara fraksi yang secara konsisten mendukung usul itu dibawa ke paripurna adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Fraksi PAN, dan Fraksi PDS.^[8]

Keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR, ini menganulir putusan Komisi III-yang menyarankan pimpinan DPR berkirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc-membuat penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia Trisakti dan Semanggi semakin tidak jelas.

Pada periode sebelumnya 1999-2005, DPR juga menyatakan bahwa kasus Tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran berat HAM. 9 Juli 2001 rapat paripurna DPR RI mendengarkan hasil laporan Pansus TSS, disampaikan Sutarjdjo Surjoguritno. Isi laporan tersebut:

F-PDI P, F-PDKB, F-PKB (3 fraksi ) menyatakan kasus Trisakti, Semanggi I dan II terjadi unsur pelanggaran HAM Berat.
Sedangkan F-Golkar, F- TNI/Polri, F-PPP, F-PBB, F -Reformasi, F-KKI, F-PDU (7 fraksi) menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat pada kasus TSS ^[9]

by:om wiki

The agenda-setting theory is the theory

2009-04-05T19:14:00.001-07:00

The agenda-setting theory is the theory that the mass-news media have a large influence on diences by their choice of what stories to consider newsworthy and how much prominence and space to give them. Agenda-setting theory’s central axiom is salience transfer, or the ability of the mass media to transfer importance of items on their mass agendas to the public agendas.
History

Foundation

The media agenda is the set of issues addressed by media sources and the public agenda which are issues the public consider important. Agenda-setting theory was introduced in 1972 by Maxwell McCombs and Donald Shaw in their ground breaking study of the role of the media in 1968 presidential campaign in Chapel Hill, North Carolina. The theory explains the correlation between the rate at which media cover a story and the extent that people think that this story is important. This correlation has been shown to occur repeatedly.

In the dissatisfaction of the magic bullet theory, McCombs and Shaw introduced agenda-setting theory in the Public Opinion Quarterly. The theory was derived from their study that took place in Chapel Hill, NC, where the researchers surveyed 100 undecided voters during the 1968 presidential campaign on what they thought were key issues and measured that against the actual media content. The ranking of issues was almost identical, and the conclusions matched their hypothesis that the mass media positioned the agenda for public opinion by emphasizing specific topics.[4] Subsequent research on agenda-setting theory provided evidence for the cause-and-effect chain of influence being debated by critics in the field.

One particular study made leaps to prove the cause-effect relationship. The study was conducted by Yale researchers, Shanto Iyengar, Mark Peters, and Donald Kinder. The researchers had three groups of subjects fill out questionnaires about their own concerns and then each group watched different evening news programs, each of which emphasized a different issue. After watching the news for four days, the subjects again filled out questionnaires and the issues that they rated as most important matched the issues they viewed on the evening news. The study demonstrated a cause-and-effect relationship between media agenda and public agenda. Since the theory’s conception, more than 350 studies have been performed to test the theory. The theory has evolved beyond the media's influence on the public's perceptions of issue salience to political candidates and corporate reputation.

Functions

The agenda-setting function has multiple components:

* Media agenda are issues discussed in the media, such as newspapers, television, and radio.
* Public agenda are issues discussed and personally relevant to members of the public.
* Policy agenda are issues that policy makers consider important, such as legislators.
* Corporate agenda are issues that big business and corporations consider important, including corporations.

These four agendas are interrelated. The two basic assumptions underlie most research on agenda-setting are that the press and the media do not reflect reality, they filter and shape it, and the media concentration on a few issues and subjects leads the public to perceive those issues as more important than other issues.

Characteristics

Research has focused on characteristics of audience, the issues, and the media that might predict variations in the agenda setting effect.

Research done by Weaver in 1977 suggested that individuals vary on their need for orientation. Need for orientation is a combination of the individual’s interest in the topic and uncertainty about the issue. The higher levels of interest and uncertainty produce higher levels of need for orientation. So the individual would be considerably likely to be influenced by the media stories (psychological aspect of theory).

Research performed by Zucker in 1978 suggested that an issue is obtrusive if most members of the public have had direct contact with it, and less obtrusive if audience members have not had direct experience. This means that agenda setting results should be strongest for unobtrusive issues because audience members must rely on media for information on these topics.

Levels of agenda setting

The first-level agenda setting is most traditionally studied by researchers. In this level the media use objects or issues to influence the public. In this level the media suggest what the public should think about (amount of coverage). In second-level agenda setting, the media focuses on the characteristics of the objects or issues. In this level the media suggest how the people should think about the issue. There are two types of attributes: cognitive (subtantative, or topics) and affective (evaluative, or positive, negative, neutral). Intermedia agenda setting involves salience transfer among the media.Coleman and Banning 2006; Lee 2005; Shoemaker & Reese, 1996

Usage

The theory is used in political advertising, political campaigns and debates, business news and corporate reputation, business influence on federal policy, legal systems, trials, role of groups, audience control, public opinion, and public relations.

Strengths and weaknesses of theory

It has explanatory power because it explains why most people prioritize the same issues as important. It also has predictive power because it predicts that if people are exposed to the same media, they will feel the same issues are important. It can be proven false. If people aren’t exposed to the same media, they won’t feel the same issues are important. Its meta-theoretical assumptions are balanced on the scientific side and it lays groundwork for further research. Furthermore, it has organizing power because it helps organize existing knowledge of media effects.

There are also limitations, such as media users may not be as ideal as the theory assumes. People may not be well-informed, deeply engaged in public affairs, thoughtful and skeptical. Instead, they may pay only casual and intermittent attention to public affairs and remain ignorant of the details. For people who have made up their minds, the effect is weakened. News media cannot create or conceal problems, they may only alter the awareness, priorities and salience people attached to a set of problems. Research has largely been inconclusive in establishing a causal relationship between public salience and media coverage.

STRATEGI PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG EFEKTIF

2009-03-30T03:24:00.000-07:00

M a k a l a h Disusun Oleh : H.Entang Adhy Muhtar,Drs.MS

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PADJADJARAN

KATA PENGANTAR

Makalah ini mengangkat judul tentang “Strategi Perencanaan Sumberdaya Manusia yang efektif”. Hal ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa organisasi publik maupun bisnis saat ini dihadapkan pada suatu perubahan kondisi lingkungan yang semakin cepat . Keselarasan antara perencanaan sumber daya manusia (SDM) dapat membangun kinerja organisasi yang mampu mengadaptasi dengan perubahan tadi. Untuk merancang dan mengembangkan perencanaan sumber daya manusia yang efektif bukanlah pekerjaan yang mudah, dia membutuhkan suatu pemikiran, pertimbangan jangka pendek maupun jangka panjang. Tiga tahap perencanaan yang saling terkait, seperti strategic planning yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan organisasi dalam lingkungan persaingan. Kedua, operational planning, yang menunjukkan demand terhadap SDM, dan ketiga, human resources planning, yang digunakan untuk memprediksikualitas dan kuantitas kebutuhan sumber daya manusia dalam jangka pendek dan jangka panjang yang menggabungkan program pengembangan dan kebijaksanaan SDM. Dalam pelaksanaannya, perencanaan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan strategi tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisikan adanya kesenjangan agar tujuan dengan kenyataan dan sekaligus menfasilitasi keefektifan organisasi dapat dicapai. Perencanaan sumber daya manusia harus diintegrasikan dengan tujuan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang organisasi. Hal ini diperlukan agar organisasi bisa terus survive dan dapat berkembang sesuai dengan tuntutan perubahan yang sangat cepat dan dinamis . Dengan selesainya makalah ini ,kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan makalah ini. Semoga bermamfaat. Bandung, Pebruari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………. i

DAFTAR ISI ………………………………………………………….. ii

1. Pendahuluan ………………………………………………………… 1

2. Berbagai Pengertian dan Strategi Perencanaan SDM ……. 3

3. Manfaat Pengembangan SDM di Masa Depan …………….. 6

4. Tahapan Perencanaan SDM ………………………………………….. 8

5. Kesenjangan dalam Perencanaan Sumber daya Manusia … 9

6. Implementasi Perencanaan SDM…………………………………. 11

7. Penutup …………………………………………………………………. 14

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………….. 16

STRATEGI PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG EFEKTIF

1. PENDAHULUAN.

Sebuah organisasi dalam mewujudkan eksistensinya dalam rangka mencapai tujuan memerlukan perencanaan Sumber daya manusia yang efektif. Suatu organisasi, menurut Riva’i( 2004:35) “tanpa didukung pegawai/karyawan yang sesuai baiik segi kuantitatif,kualitatif, strategi dan operasionalnya ,maka organisasi/perusahaan itu tidak akan mampu mempertahankan keberadaannya, mengembangkan dan memajukan dimasa yang akan datang”. Oleh karena itu disini diperlukan adanya langkah-langkah manajemen guna lebih menjamin bahwa organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai jabatan, fungsi, pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan . Perencanaan sumber daya manusia (Human Resource Planning) merupakan proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia organisasi dari posisi yang diinginkan di masa depan, sedangkan sumber daya manusia adalah seperangkat proses-proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajer sumber daya manusia dan manajer lini untuk menyelesaikan masalah organisasi yang terkait dengan manusia. Tujuan dari integrasi system adalah untuk menciptakan proses prediksi demand sumber daya manusia yang muncul dari perencanaan strategik dan operasional secara kuantitatif, dibandingkandengan prediksi ketersediaan yang berasal dari program-program SDM. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan strategi tertentu agar tujuan utama dalam memflitasi keefektifan organisasi dapat tercapai.. Strategi bisnis di masa yang akan datang yang dipengaruhi perubahan kondisi lingkungan menuntut manajer untuk mengembangkan program-program yang mampu menterjemahkan current issues dan mendukung rencana bisnis masa depan. Keselarasan antara bisnis dan perencanaan sumber daya manusia (SDM) dapat membangun perencanaan bisnis yang pada akhirnya menentukan kebutuhan SDM. Beberapa faktoreksternal yang mempengaruhi aktivitas bisnis dan perencanaan SDM, antara lain: globalisasi, kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi dan perubahan komposisi angkatan kerja. Perubahan karakteristik angkatan kerja yang ditandai oleh berkurangnya tingkat pertumbuhan tenaga kerja, semakin meningkatnya masa kerja bagi golongan tua, dan peningkatan diversitas tenaga kerja membuktikan perlunya kebutuhan perencanaan SDM. Dengan demikian, proyeksi de3mografis terhadap angkatan kerja di masa depan akan membawa implikasi bagi pengelolaan sumber daya manusia yang efetif. Peramalan kebutuhan sumber daya manusiadi masa depan serta perencanaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia tersebut merupakan bagian dalam perencanaan sumber daya manusia yang meliputi pencapaian tujuan dan implementasi program-program. Dalam perkembangannya, perencanaan sumber, perencanaan sumber manusia juga meliputi pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keefektrifan program-program yang sedang berjalan dan memberikan informasi kepada perencanaan bagi pemenuhan kebutuhan untuk revisi peramalan dan program pada saat diperlukan. Tujuan utama perencanaan adalah memfasilitasi keefektifan organisasi, yang harus diintegrasikan dengan tujuan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang organisasi (Jackson & Schuler, 1990). Dengan demikian, perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu proses menterjemahkan strategi bisnis menjadi kebutuhan sumber daya manusia baik kualitatif maupun kuantitatif melalui tahapan tertentu. 2. Berbagai Pengertian dan Strategi Perencanaan SDM Mondy & Noe (1995) mendefinisikan Perencanan SDM sebagai proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumberdaya manusia untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan ketrampilan yang tepat, akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan”. Kemudian Eric Vetter dalam Jackson & Schuler (1990) dan Schuler & Walker (1990) mendefinisikan Perencanaan sumber daya manusia (HR Planning) sebagai; proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia organisasi dari posisinya saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan. Dari konsep tersebut, perncanaan sumber daya manusia dipandang sebagai proses linear, dengan menggunakan data dan proses masa lalu (short-term) sebagai pedoman perencanaan di masa depan (long-term). Dari beberapa pengertian tadi ,maka perencanaan SDM adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan strategis yang berkaitan dengan peramalan kebutuhan tenaga kerja/pegawai dimasa yang akan datang dalam suatu organisasi (publik,bisnis ) dengan menggunakan sumber informasi yang tepat guna penyediaan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas sesuai yang dibutuhkan. Adapun dalam perencanaan tersebut memerlukan suatu strategi yang didalamnya terdapat seperangkat proses-proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajer sumber daya manusia pada setiap level manajemen untuk menyelesaikan masalah organisasi guna meningkatkan kinerja organisasi saat ini dan masa depan serta menghasilkan keunggulan bersaing berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah memastikan bahwa orang yang tepat berada pada tempat dan waktu yang tepat,sehingga hal tersebut harus disesuaikan dengan rencana organisasi secara menyeluruh. Untuk merancang dan mengembangkan perencanaan sumber daya manusia yang efektif menurut Manzini (1996) untuk, terdapat tiga tipe perencanaan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan sistem perencanaan tunggal. Pertama, strategic planning yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan organisasi dalam lingkungan persaingan, Kedua, operational planning, yang menunjukkandemand terhadap SDM, dan Ketiga, human resources planning, yang digunakan untuk memprediksi kualitas dan kuantitas kebutuhan sumber daya manusia dalam jangka pendek dan jangka panjang yang menmggabungkan program pengembangan dan kebijaksanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia dengan perencanaan strategik perlu diintegrasikan untuk memudahkan organisasi melakukan berbagai tindakan yang diperlukan ,manakala terjadi perubahan dan tuntutan tujuan pengintegrasian perencanaan sumber daya manusia adalah untuk mengidentifikasi dan menggabubungkan faktor-faktor perencanaan yang saling terkait, sistematrik, dan konsisten. Salah satu alasan untuk mengintegrasikan perencanaan sumber daya manusia dengan perencanaan strategik dan operasional adalah untuk mengidentifikasi human resources gap antara demand dan supply, dalam rangka menciptakan proses yang memprediksi demand sumber daya manusia yang muncul dari perencanaan strategik dan operasional secara kuantitatif dibandingkan dengan prediksi ketersediaan yang berasal dari program-program SDM. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia organisasi di masa depan ditentukan oleh kondisi faktor lingkungan dan ketidakpastian, diserta tren pergeseran organisasi dewasa ini. Organisasi dituntut untuk semakin mengandalkan pada speed atau kecepatan, yaitu mengupayakan yang terbaik dan tercepat dalam memenuhi kebutuhan tuntutan/pasar (Schuler & Walker, 1990). 3. Manfaat Pengembangan SDM di Masa Depan Pimpinan yang secara teratur melakukan proses pengembangan strategi sumber daya manusia pada organisasinya akan memperoleh manfaat berupa distinctive capability dalam beberapa hal dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukan, seperti :Yang sifatnya strategis yakni : 1.Kemampuan mendifinisikan kesempatan maupun ancaman bagi sumber daya manusia dalam mencapai tujuan bisnis. 2.Dapat memicu pemikiran baru dalam memandang isu-isu sumber daya manusia dengan orientasi dan mendisdik patisipan serta menyajikan perluasan perspektif. 3.Menguji komitmen manajemen terhadap tindakan yang dilakukan sehingga dapat menciptakan proses bagi alokasi sumber daya program-program spesifik dan aktivitas. 4.Mengembangkan “sense of urgency” dan komitmen untuk bertindak. Kemudian yang sifatnya opersional ,perencanaan SDM dapat bermamfaat untuk : 1.Meningkatkan pendayagunaan SDM guna memberi kontribusi terbaik, 2.Menyelaraskan aktivitas SDM dengan sasaran organisasi agar setiap pegawai/tenaga kerja dapat mengotimalkan potensi dan ketrampilannya guna meningkatkan kinerja organisasi, 3.Penghematan tenaga,biaya, waktu yang diperlukan ,sehingga dapat meningkatkan efisiensi guna kesejahteraanpegawai/karyawan.(Nawawi, 1997: 143) Adapun pola yang dapat digunakan dalam penyusunan strategi sumber daya manusia organisasi di masa depan antara lain , (Schuler & Walker, 1990) : · Manajer lini menangani aktivitas sumber daya manusia (strategik dan manajerial), sementara administrasi sumber daya manusia ditangani oleh pimpinan unit teknis operasional. · Manajer lini dan Biro kepegawaian/ sumber daya manusia saling berbagi tanggung jawab dan kegiatan, dalam kontek manajer lini sebagai pemilik dan sumber daya manusia sebagai konsultan. · Departemen sumber daya manusia berperan dalam melatih manajer dalam praktik-praktik sumber daya manusia dan meningkatkan kesadaran para manajer berhubungan dengan HR concerns 4. Tahapan Perencanaan SDM Menurut Jackson dan Schuler (1990), perencanaan sumber daya manusia yang tepat membutuhkan langkah-langkah tertentu berkaitan dengan aktivitas perencanaan sumber daya manusia menuju organisasi modern. Langkahlangkah tersebut meliputi : 1.Pengumpulan dan analisis data untuk meramalkan permintaan maupun persediaan sumber daya manusia yang diekspektasikan bagi perencanaan bisnis masa depan. 2.Mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia 3.Merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk pencapaian tujuan perencanaan sumber daya manusia 4.Mengawasi dan mengevaluasi program-program yang berjalan. Keempat tahap tersebut dapat diimplementasikan pada pencapaian tujuan jangka pendek (kurang dari satu tahun), menengah (dua sampai tiga tahun), maupun jangka panjang (lebih dari tiga tahun). Rothwell (1995) menawarkan suatu teknik perencanaan sumber daya manusia yang meliputi tahap : (1) investigasi baik pada lingkungan eksternal, internal, organisasional: (2) forecasting atau peramalan atas ketersediaan supply dan demand sumber daya manusia saat ini dan masa depan; (3) perencanaan bagi rekrumen, pelatihan, promosi, dan lain-lain; (4) utilasi, yang ditujukan bagi manpower dan kemudian memberikan feedback bagi proses awal. Sementara itu, pendekatan yang digunakan dalam merencanakan sumber daya manusia adalah dengan actiondriven ,yang memudahkan organisasi untuk menfokuskan bagian tertentu dengan lebih akurat atau skill-need, daripada melakukan perhitungan numerik dwengan angka yang besar untuk seluruh bagian organisasi. Perencanaan sumber daya manusia umumnya dipandang sebagai ciri penting dari tipe ideal model MSDM meski pada praktiknya tidak selalu harus dijadikan prioritas utama. Perencanaan sumber daya manusia merupakan kondisi penting dari “integrasi bisnis” dan “strategik,” implikasinya menjadi tidak sama dengan “manpower planning” meski tekniknya mencakup hal yang sama. Manpower planning menggambarkan pendekatan tradisional dalam upaya forecasting apakah ada ketidaksesuaian antara supply dan demand tenaga kerja, serta merencanakan penyesuaian kebijakan yang paling tepat. Integrasi antara aspek-aspek perencanaan sumber daya manusia terhadap pengembangan bisnis sebaiknya memastikan bahwa kebutuhan perencanaan sumber daya manusia harus dilihat sebagai suatu tanggung jawab ini. 5. Kesenjangan dalam Perencanaan Sumber daya Manusia Dalam perencanaan SDM tidaklah semudah apa yang dibayangkan, kendati telah ada perhitungan dan pertimbangan berdasarkan kecenderungan dan data yang tersedia, tapi kemelencengan bisa saja terjadi. Hal ini wajar karena selain adanya dinamika organisasi juga adanya perubahan faktor lingkungan , kebijakan yang tidak diantisipasisi sebelumnya. Proses perencanaan sering tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena kebijakan perencanaan tidak dibuat secara detil, sehingga terjadi kesenjangan antara kebijakan sebelumnya dengan aspek teknis operasional secara empiris . Persoalan yang dihadapi dalam perencanaan sumber daya manusia dalam pengembangan dan implementasinya dari strategi sumber daya manusia dapat dikelompokkan ke dalam empat permasalah (Rothwell, 1995) : Pertama, perencanaan menjadi suatu problema yang dirasa tidak bermanfaat karena adanya perubahan pada lingkungan eksternal organisasi, meskipun nampak adanya peningkatan kebutuhan bagi perencanaan. Kedua, realitas dan bergesernya kaleidoskop prioritas kebijakan dan strategi yang ditentukan oleh keterlibatan interes group yang memiliki power. Ketiga, kelompok faktor-faktor yang berkaitan dengan sifat manajemen dan ketrampilan serta kemampuan manajer yang memiliki preferensi bagi adatasi pragmatik di luar konseptualisasi, dan rasa ketidakpercayaan terhadap teori atau perencanaan, yang dapat disebabkan oleh kurangnya data, kurangnya pengertian manajemen lini, dan kurangnya rencana korporasi. Keempat, pendekatan teoritik konseptual yang dilakukan dalam pengujian kematangan perencanaan sumber daya manusia sangat idealistik dan preskriptif, di sisi lain tidak memenuhi realita organisasi dan cara manajer mengatasi masalah-masalah spesifik. Permasalahan tersebut merupakan sebuah resiko yang perlu adanya antisipasi dengan menerapkan aspek fleksibilitas ,manakala terjadi kesenjangan di lapangan. Namun sedapat mungkin manajer telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi secara cermat setiap perkembangan yang terjadi , karena pada dasarnya sebuah bangunan perencanaan SDM tidak harus dibongkar secara mendasar , jika ada kekurangan dan kelemahan ,tentu ada upaya mengatasi jalan keluar yang terbaik. Oleh karena itu diperlukan analisis terhadap perencanaan yang dibuat dengan menreapkan analisi SWOT. 6. Implementasi Perencanaan SDM Pemilihan teknik merupakan starting point dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gaya manajeral, nilai dan budaya secara keseluruhan. Beberapa teknik perencanaan sumber daya manusia (Nursanti, 2002 : 61) dapat diimplementasikan dalam proses rekrutmen dan perencanaan karir. a. Rekrutmen Identifikasi kemungkinan ketidakcocokan antara supply dan demand serta penyesuaian melalui rekrutmen, sebelumnya dilihat sebagai alasan perencanaan manpower tradisional. Oleh karena itu diperlukan pendekatan baru yang mempertimbangkan kombinasi kompetensi karyawan melalui pengetahuan, keterampilan dan sikap dan pengalaman yang dimiliki. Perencanaan MSDM dapat dijadikan petunjuk dan memberikan wawasan masa yang akan datang bagi orang-orang yang diperlukan untuk m,enyampaikan produk-produk inovatif atau pelayanan berkualitas yang difokuskan melalui strategi bisnis dalam proses rekrutmen. b. Perencanaan Karir Hal ini membutuhkan pengertian proses-proses yang diintegrasikan pada karekteristik individual dan preferensi dengan implikasinya pada : budaya organisasi, nilai dan gaya, strategi bisnis dan panduan, struktur organisasi dan perubahan, sistem reward, penelitian dan sistem pengembangan, serat penilaian dan sistem promosi. Beberapa organisasi dewasa ini menekankan pada tanggung jawab individual bagi pengembangan karir masing-masing. Sistem mentoring formal maupun informal diperkenalkan untuk membantu pencapaian pengembangan karir. Seberapa jauh fleksibelitas dan efisiensi organisasi ditentukan oleh kebijakan pemerintah, baik fiskal maupun pasar tenaga kerja. c. Evaluasi Perencanaan SDM Perencana sumber daya manusia dapat digunakan sebagai indikator kesesuaian antara supply dan demand bagi sejumlah orang-orang yang ada dalam organisasi dengan keterampilan yang sesuai : perencanaan sumber daya manusia juga berguna sebagai “early warning” organisasi terhadap implikasi strategi bisnis bagi pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan audit terhadap SDM. Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam evaluasi perencanaan sumber daya manusia meliputi : a. Audit sederhana terhadap sasaran apaqkah memenuhi tujuan, kekosongan terisi, biaya berkurang, dan sebagainya. Sedangkan tingkat audit tergantung pada tujuan organisasi dan seberapa jauh analisis terhadap keberhasilan maupunb penyimpangan dapat dilakukan. b. Evaluasi sebagai bagian dari tinjauan prosedur organisasi lain sesuai standar penggunaan : a. Prosedur total kualitas; perlu bagi kebutu8han pengawasan dan dapat menggambarkan atensi bagi ketidakcukupan SDM b. Prosedur investasi manusia; perlu pengawasan bagi hasil pelatihan terhadap analisis kebutuhan pelatihan bagi seluruh karyawan berbasis kontinyuitas. c. Pendekatan analitis bagi utilisasi sumber daya manusia dan pengawasan hasil c. Evaluasi sebagai bagian dari audit komunikasi generalv atau survai sikap karyawan d. Dimasukkannya hal-hal berikut sebagai bagian audit yang lebih luas atau tinjauan fungsi SDM : · Nilai tambah yang diperoleh organisasi, misalnya dalam mengembangkan manusia atau pengurangan perpindahan tenaga kerja. · Dalam pemenuhan target departemen sumber daya manusia atau penetapan fungsi · Dalam pengwasan pencapaian “equal opportunity target” dalam hal gender atau ras · Sebagai bagian bentuk internal atau eksternal bench-marking komporasi dari perencanaan sumber daya manusia yang digunakan dan outcomes dalam bagian lain di organisasi yang sama e. Melakukan review atas penilaian individu. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa tujuan perencanaan sumber daya manusia adalh memastikan bahwa orang yang tepat berada pada tempat dan waktu yang tepat, sehingga hal tersebut harus disesuaikan dengan rencana organisasi secara menyeluruh. Salah satu hasil evaluasi penerapan program jangkan panjang dapat ditujukan bagi perencanaan program suksesi. 7 . Penutup. Berdasarkan uraian sebelumnya, pada bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan : 1. Perencanaan sumber daya manusia (Human Resource Planning) merupakan salah satu fungsi dalam Manajemen Sumberdaya manusia yang mengorientasi pada bagaimana menyusun langkah-langkah strategi menyiapkan sumberdaya manusia (pegawai/karyawan) dalam suatu organisasi secara tepat dalam jumlah dan kualitas yang diperlukan .Perencanaan SDM sebagai; proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia organisasi dari posisinya saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan dengan menggunakan data sebagai pedoman perencanaan di masa depan . 2. Perencanaan sumber daya manusia awal difokuskan pada perencanaan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan serta cara pencapaian tujuannya dan implementasi program-program, yang kemudian berkembang, termasuk dalam hal pengumpulan data untuk mengevaluasi keefektifan program yang sedang berjalan dan memberikan informasi kepada perencana bagi pemenuhan kebutuhan untuk revisi peramalan dan program daat diperlukan. 3. Dalam pelaksanaannya, perencanaan sumber daya manusia harusdisesuaikan dengan strategi tertentu. Hal ini dimaksudkan untukmeminimalisikan adanya kesenjangan agar tujuan dengan kenyataan dan sekaligus menfasilitasi keefektifan organisasi dapat dicapai. Perencanaan sumber daya manusia harus diintegrasikan dengan tujuan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang organisasi. Hal ini diperlukan agar organisasi bisa terus survive dan dapat berkembang sesuai dengan tuntutan perubahan yang sangat cepat dan dinamis . DAFTAR PUSTAKA Jackson, S.E., & Schuler, R.S. 1990. Human Resource Planning: Challenges for Industrial/Organization Psychologists. New York, West Publishing Company . Mondy ,R.W & Noe III,RM,1995,Human Resource Management, Massahusetts, Allyn & Bacon Nawawi, Hadari, 2001, Manajemen Sumberdaya Manusia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. Nursanti, T.Desy, 2002, Strategi Teintegrasi Dalam Perencanaan SDM , dalam Usmara, A (ed), Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta, Amara books. Purnama, N. 2000. Membangun Keunggulan Bersaing Melalui Integrasi Perencanaan Strategik dan Perendanaan SDM. Jakarta, Usahawan, 7(29):3-8 Riva’i, Veithzal, 2004, Manajemen Sumberdaya Manusia untuk Perusahaan : dari teori ke praktek, Jakarta ,RadjaGrapindo Persada. Rothwell, S. 1995. Human Resource Planning. In J. Storey (ED). Human Resource Management: A Critical Text . London: Routledge Schuler. R.S., & Walker, J.W. 1990. Human Resource Strategy: Focusing on Issues and Actions. Organizational Dynamics, New York, West Publishing Company .

Kenaikan SPP

2009-03-27T01:06:00.000-07:00

SURABAYA - Pertemuan antara Rektor Unair Prof Fasichul Lisan dan perwakilan mahasiswa soal rencana kenaikan SPP bagi mahasiswa baru benar-benar terlaksana kemarin petang (11/3). Namun, perundingan di gedung rektorat lantai tiga itu belum membuahkan kesepakatan.

Informasi yang didapat Jawa Pos, pertemuan tertutup itu berlangsung cukup alot. Dimulai sejak pukul 15.00 dan baru berakhir pada pukul 18.00. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing perwakilan mahasiswa dari elemen BEM (badan eksekutif mahasiswa) dan DLM (dewan legislatif mahasiswa) mengutarakan pendapat menyikapi rencana kenaikan SPP itu.

Selain rektor dan wakil rektor, rapat dengan perwakilan mahasiswa tersebut dihadiri para pimpinan universitas. Termasuk para dekan. Kabarnya, suara perwakilan mahasiswa dari masing-masing fakultas juga tidak bulat. Ada yang terang menolak, namun ada beberapa yang belum menentukan sikap.

Presiden BEM FISIP Unair Aswin Bahar Muhammad mengatakan, pihaknya tegas menolak rencana kenaikan SPP sebesar 80 persen itu. Dia menyatakan, kebijakan menaikkan iuran tersebut jelas memberatkan mahasiswa. Sikap menolak itu juga didasari polling jaring aspirasi yang dilakukan BEM FISIP.

''Sebagian besar tidak setuju. Pendapat teman-teman di FISIP, dana pendidikan di PTN (perguruan tinggi negeri) itu seharusnya sebagian besar ditanggung pemerintah,'' ujarnya. Saat ini, lanjut dia, pemerintah gembar-gembor mengalokasikan dana 20 persen untuk pendidikan. Anehnya, SPP malah bertambah naik.

Dalam pertemuan tersebut, tidak hanya BEM FISIP yang memilih menolak rencana kenaikan SPP Unair bagi mahasiswa baru nanti. Beberapa perwakilan mahasiswa dari fakultas lain juga tidak setuju atas kenaikan SPP itu. Di antaranya, suara dari BEM fakultas ekonomi (FE) dan BEM fakultas hukum (FH).

Sementara itu, Rektor Unair Prof Fasichul Lisan mengakui bahwa belum ada keputusan soal rencana kenaikan SPP tersebut. Dia menyatakan, dalam audiensi itu, pihaknya menjaring pendapat wakil-wakil mahasiswa. ''Kami utarakan kondisi keuangan yang ada di Unair. Kami jelaskan apa dasar-dasar rencana kenaikannya,'' ujarnya.

Nanti, lanjut Fasich, pihaknya melaksanakan audiensi lanjutan antara BEM universitas dan masing-masing fakultas dengan pihak universitas. ''Nanti kami atur lagi waktunya,'' katanya.(alb/hud)
Sumber jawapos

Kejar Target, KPU Luncurkan SMS Sosialisasi Pemilu 2009

2009-03-19T23:11:00.000-07:00

Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Jakarta - Pemilu 2009 tinggal menghitung hari. Namun sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) banyak dikritik kurang efektif.
KPU pun mencoba bergerak cepat dengan meluncurkan SMS sosialisasi Pemilu 2009. "Kami percaya dengan SMS ke ponsel, sosialisasi lebih efektif karena pengguna telepon seluler di Indonesia 155 juta orang," kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary.
Hal itu disampaikan Hafiz saat peluncuran SMS Sosialisasi Pemilu 2009 di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (20/3/2009).
Hafiz berharap, dengan program ini, 80 persen penduduk Indonesia akan mendapatkan sosialisasi Pemilu 2009. "Karena jumlah pemilihnya 171 juta. Saya merasa ini merupakan langkah yang sangat efektif dan sangat baik untuk menyukseskan Pemilu 2009," lanjut Hafiz.
Hafiz mengatakan, ada tiga tipe SMS yang akan dikirimkan ke masyarakat. "Bunyinya 'Sukseskan Pemilu 2009', 'Tandai Pilihanmu dengan Mencontreng', dan 'Ingat Tanggal 9 Pemilu'," kata Hafiz.
SMS ini telah dikirimkan ke banyak orang mulai Kamis kemarin. Bunyi lengkapnya antara lain "Sukses Pemilu adalah sukses bangsa. Mari sukseskan Pesta Demokrasi 9 April 2009."
( ken / nrl )

After a year in the form

2009-03-12T05:09:00.000-07:00

After a year in the form
the new Student Executive Board (BEM) of Faculty of Social and Political Sciences (FISIP) Airlangga University appears to be proving their existence and consistency. This is realized with its hold on the Working Meeting (RAKER) BEM FISIP on 26-28 January 2009 in the villa Surya, Trawas, Mojokerto regency. In addition to BEM FISIP members attended, the event has become a yearly agenda was also attended by the faculty dekanat, colleagues Legislative Student Body (BLM), representatives of Islamic spirituality Sie (SKI), some Kahima, and a number of alumni BEM. Opened by Drs. I. Susilo basis, as the Dean FISIP MA, RAKER BEM amount of time discussing this important agenda. Among RAKER determination order, the presentation of the program (proker) of each department, affirmation proker, and no residual sharing with devices BEM years ago. "The orderly proker and each department has been prepared beforehand at the time of pre-RAKER a schedule and in-place-right agenda of each department," said Muhammad, Aswin Bahar, President FISIP BEM period in 2009. RAKER that distinguish this time with a year ago is on the workshop agenda sisipkannya between the BEM with the faculty. This workshop includes training on programs related to student organizations sistematika preparation proker BEM for a year to come. "With this kind of training is expected to create a systematic restrictions on proker BEM. These limits are not to reject the measure relevant programs to be run. What is in conformity with the vision and mission, faculty, "said Aswin. In addition to systemic limitations, budget allocations also discussed follow. Programs that terseleksi realized and eligible for consideration to obtain the budget. "I hope, this workshop can be run in our reference proker, and of course become a means of socialization programs BEM with the faculty or even Unair campus environment." Aswin said. He added, "is now BEM is not instruktif coordinate, with different BEM several years ago that instruktif each prokernya that there is intervention of the faculty." Still according to Aswin, organizing this workshop is very important to coordinate each BEM program that does not happen mis-communication with the faculty. "BEM programs for the year ahead have been formulated, how to live after this BEM can maintain consistency in these programs so that in line with what has been planned together," said Aswin. As a note, in previous years the workshop agenda separate from RAKER. In fact, the workshop was abolished in a few years ago. Things that often make programs BEM clogged the roads. "For there is no meeting point between what is in the BEM nginkan with what will be in hendaki faculty," said Aswin. RAKER ended on 4 February is closed with the reading and the program a year ahead. Of some program that is already a pitch-run program. Program taken from the field proker Sos-Pol is titled "Economic Policy Evaluation Politics Five Year Government of SBY-JK". Seminar held on 17 February in the space Adi Sukadana was attended by a number of important persons. As economist Dr UGM. Sri Adiningsih and Didik Prasetyo, SE, M. Si, a former member of East Java KPUD and prospective members DPD east Java. (zaq)

Student Grant Competition Peminat Minim

2009-03-11T22:45:00.000-07:00

Student Grant Competition Peminat Minim

Measure the credibility of a number of academic students is not enough just through the lectures in the classroom, but must also consider the scientific aspects of what they do in the environment. Said by Dr. Drs. Musta'in, M. Si, I Vice Dean of Faculty of Social and Political Sciences (FISIP) Airlangga University. According to him, things that underlie the campus FISIP Unair serious in the program titled "Student Grant Competition." The new program is running one this year was the first time in October 2008. The faculty provides a budget of Rp 6 million to fund the diambilkan from IKOMA (Parent Student Association) for 15 to 20 paper titles. Be pitied, but very, from a number of funds that have been prepared, only about seven titles registered in this competition. Seven of these proposals only 2 titles that pass the selection feasible and to get grants from the campus. "The lack of student interest in this campus will be things that cause the smell scientific program years ago we less successful" said Musta'in. Sejatinya Musta'in hope, karyakarya collected capable formed a special journal that will be included in the event such as LKTM (Lomba Karya Writing Level Students). If not back in lombakan plan that will have entered the campus website, the documentation library UNAIR, until published. "Most can not FISIP surface in matters of social scientific field. Do not lose out with the Pharmacy and Science-Tech is always productive work with imiahnya in the field of mathematics. "Specifically. In fact, to the only recorded one title from the rich scientific FISIP the level included in LKTM University since 2005. It is a truly be pitied by the faculty. To organize this year's faculty has not been able to determine when kopetisi Student Grant program will be running again. This is because not te-plan its budget for this program. The faculty is still awaiting approval from the Rectorate of the allocation of funds. Faculty themselves are now the focus membenahi Student Center (SC). The plan, SC will be given facilities computers, printers, and AC. SC Pembenahan the start in March this aim so that SC can be a scientific student activity center. "We hope that SC is not only a central non-academic activities, but also able to place students into the scientific activities." Musta'in said. While waiting for the certainty of funding, faculty expect the emergence of new scientific projects in the project this campus. These things can be done by submitting a proposal to the scientific work of the lecturers for the department level and then be presented to the lecturers in the department are related. If the paper is feasible to go to the faculty level, the proposal may be submitted to the Head of the Academic FISIP to get approval. This proposal will then be presented to the lecturers dosenterkait-level dekanat. If approved then realized for the campus will be funded to a level even the National University. (zaq)

FISIP again reveal great teacher

2009-03-11T22:14:00.000-07:00

Date 28 February 2009 is a historic day for Ida Bagus hero, the head of department of Sociology University of Airlangga FISIP. For that day in the auditorium floor Rectorate V, be he a great teacher. Although it has been holding the highest levels in the academic world, then make sure to not land. In fact, with the words said softly, he said that to become a teacher there is a big responsibility and social groups to develop discipline in accordance with the trust that has been given. "There must be hard work to achieve it as before, or even more," said the hero. In a speech pengukuhan the size of the teacher, the hero of the old age population. In the beginning, he describes the use of the word "usil" to mention orangorang old age and the condition of the "usil". Based on data collected hero, the usil this amount increasing each year. Especially in developing countries seprti Indonesia. "The increasing number of people" usil "This has brought some of the consequences or issues," said the graduate of Social Science doctoral program Unair this. This problem occurs both in individual and group level. One problem is that the human brain itself. For the older more and more brain cells die and decrease the function-function. "Usil most people have a tendency 5B that can be seen, among others, burek, budheg, bogang, slouching, and buyutan," said hero. Problems experienced by "usil" not only in terms of health, but also concerning welfare. For most of the "usil"
This is no longer productive and rely on family as the supporting institutional system to meet their needs. Problems appear when the family can not be supporting institutional system for the "usil" is. Professor with the field of social scientific residence explain this program already have some of the government to tackle this problem. "One of them is the National Commission terbentuknya Information Age," said the hero. He further emphasized the various problems experienced by residents of old age are very many and through social services to be very important. Hero to thank kepda sharing has helped the parties, especially families who sacrifice time and have the desire to gather together. After receiving tenure as a great teacher, Professor hero hope all civitas academic FISIP able to show existence not only at the national level, but also at international level. In addition, the recipient's loyalty Lencana RI also hope this will be more faculty and students do not stop at the step S1 or S2, but it can also achieve great teacher. Because according to him, the opportunity to reach the office no longer used as dihapuskannya with regulations on age limit. If the first rule is to be one of the factors obstacle for young people to achieve his great teacher, now it is no longer a problem. "In fact, barriers to counteract the demand for more and develop our potential better," said hero. (deb)

Discussions Lecturer FISIP

2009-03-11T21:48:00.000-07:00

Discussions Lecturer FISIP Jelang Election
Proposed Rumuskan Build Government
the Efficient and Effective

Elections appear to have been in front of the eyes. FISIP are not only stand hand to welcome party democracy this year. One of the perform group disscussion forum (FGD), which was followed by the lecturers from various departments. The lecturers are gather together to discuss
proposals that can be disampakan to build government a more efficient and effective. FGDs were conducted in the framework of this presentation rector UNAIR that will be done in one of the private television station on the theme. "In accordance with the theme, the chancellor requested lecturers FISIP to make points proposals that will be delivered by chancellor, "said Joko Susanto, lecturers Department of International Relations From activities that are held as twice, namely on 16 and 19 February is born a number of thoughts. Joko said, in the first FGD, fruit thought that the very diverse and have not concentrated on particular matters. So many entries are given by the lecturers, as Ramlan Surbakti, Daniel Sparingga, Yayan Sakti, Priatmoko, lacquey Maridjan, Hariadi, Gitadi Topan, Vishnu Pramutanto, Budi Setiawan, Suko Widodo, Airlangga Pribadi and more. Results from the FGD I outline criticize the performance of government have not considered the normative functions well because it is still stuck Sectoral in ego. In addition, the government expected to improve pattern of relationship between government and with its constituency. FGD because I was still not perfect, FGD II then held at room Adi Sukadana. At this meeting, the lecturers finally concluded the root of problems from the to-and tidakefektifan efficiency of government perspective institutional system is due to the inability to tatanegaraan bridge the political reality in Indonesia multipartai with the system presidensitil which the trust's constitution. Indonesian already started post-reform efforts to overcome the problems it. Starting system multipartai with retaining system presidensiil appropriate trust constitution. In addition, the amendment adding that the constitution election directly in the election the president also strengthen trust that the Constitution seeks a strong government. Unfortunately, the design of a statesman more responsive to political This is not then guarantee the existence of enough space for capacity building government to achieve political popular political will through the creation of representative policies and concrete results in practice. "So, the solution that can be used for ketidakefektifan overcome the inefficiency and government is to implement political system based on two strong coalition. The aim is to strengthen presidensiil system, "said Joko. This can be done either strategic and tactical. Strategic Options which is a short-term options length of the revision include the Law on Elections Presidential Election Law and the revision of lead to the use of the system districks. "If the tactical means includes options, the short-term based on the condition of reality at this time. I to seek a contract with politically stable and a strong coalition between political parties that have representatives in the cabinet, "Joko go. In addition to these efforts, the reform on the legislative and institutional political parties, reform the system, the bureaucracy and judicial reform is also needed to balance keingi nan in the governance and effective with efesien goals of democracy. (deb / int)

Wanderer - Pantai Indah Kapuk Full KKN

2009-03-11T00:38:00.000-07:00

PIK is one of the project KKN its power during the Soeharto Soeharto
with the first operator is the Government's Ministry of Forestry was
Hasrul Harahap namely, the Governor of Jakarta and Soeprapto Wiyogo, Mayor Jkt
Utr Koestamto and Moeladi.Sedang-kan of the conglomerate is
Liem, Tutut, Sudwikatmono, Ciputra.

Toll Sedyatmo built in 1980 is very proud of-a-at that time
because of the unique construction slit mangrove forest / swamp coastal North
Jakarta can only be proud of-a-few years. Then, because
caginess war information from PIK and built over
1990, through jalur2 power, turn the opinion that toll
(owned by the government / state / Services clan) months of flooding in the area -
so that the burden of the cost of flooding in the State the burden to be
until now.

Since the beginning, development of PIK was very controversial among the invited
environmental experts, the flood, On the urban side with the service group
diatas.Pen-interest-yusun an AMDAL this project by the Jakarta
with full engineering, which was initially enough to protect the forest area
is protected, to replace it with ahirnya to AMDAL
several times, through the pressure of political power and wang, ahirnya
protect the business conglomerates.

Ruang Jakarta administration's plan that the 1000 HA was
protected forest area in the power-obrak upset forest area to be concrete.

Forest areas owned Dept.ke-hutanan located in Jakarta
paru2 functions as the city (which is protected as a forest of Law
protected) and scorched the earth as a successor, by Hasrul Harahap paru2
the city to be placed outside Jakarta Jakarta forest that is owned by West Java
(which was actually forest area West Java) and near Sukabumi
islands in the Thousand Islands was the acceptance of forest islands
from "the conglomerates." Conglomerate ownership over forest in West Java
Thousand Islands and is very doubtful by various parties at the time
that, and need to check again now.

Exchange between the forest guling Dept.Kehutanan with the conglomerates itru
will be very full KKN.

Flood dikawasan this problem now, this is not a problem anymore but PIK
already become a problem the state / government and secure from claims PIK
environmental devastation. Regions South Cengkareng including the PIK
area of the airport in a few more years will be the very area
and flood-prone areas will be filled with the genangan2
dry season.

Project Pantura Jakarta (Jakarta North Beach) along kira2 20 KM
dipantai North Jakarta area of 4000 HA kira2 coincidence that this
stopped because of the economic crisis, does not vary with the PIK this project is
which is very controversial (among urban experts, floods and
On the environment side and the other konglomerat2 dipihak) that will
make the southern region will be empang2 and when the reservoir
Benar2 implemented. Determination Pantura projects in Jakarta through this without
Act, was based only on the President Degree of engineering and with KKN
operator2nya the conglomerates and Putra Putri ruler at that time and
Jakarta.Tidak the government can prevent it in the project plan
that time. There is an official who took responsibility for Jakarta
the field of spatial environmental voice experts, engineers and urban
flood experts at the time, that without forgiveness diberangus and dikotakkan, and
which is loyal to replace Suryadi (Governor at that time) and
conglomerate that is now one of the deputy governor of Jakarta.

KKN is so near perfect protection for which the project will
PIK, Pantura KKN and other projects in Jakarta, the Spatial Plan
Jakarta should berahir 2005 yad, with the DPRD Jakarta KKN
and the Ministry in 1997 (before the Suryadi exhausted his
Governor) where Soeharto is still in power, replace them with the Plan of
Jakarta Room 2000 s / d in 2010.

Jakarta not to let the longer the sink, on lebih2
musih penghujan, either by kesalahan2 violate the city's development
Tata plans Ruangnya, to a space container / penyerap the water
small decrease in the surface soil because of the burden of the past limit
, penyedotan excessive ground water, to cause a decrease
surface water and also 13 posts from the river upstream / the Bogor
Jakarta through which each year because of the greater penggundulan2
there, the Megawati government and Local Government needs to membenahi
ketentuan2 and peraturan2 of KKN and engineering it.

roamer

Presiden Guyonan

2009-03-02T20:56:00.000-08:00

Judul: Presiden Guyonan
Penulis: Butet Kartaredjasa
Tebal: xxiv + 285 halaman
Penerbit: Kitab Sarimin, Yogyakarta,
Terbit: November 2008

Sebuah surat kabar memuat ratusan berita setiap harinya. Berbagai peristiwa dihadirkan ke hadapan pembaca.secara bertubui-tubi. Isu demi isu terus berganti setiap minggunya. Nyaris tidak ada isu yang dapat bertahan lama. Pembaca pun seperti mengalami amnesia isu.
Ini adalah konsekuensi dari media massa yang selalu mengutamakan aktualitas. Aktualitas dan kecepatan menyiarkan sebuah berita menjadi menjadi sebuah keharusan. Padahal kedalaman sebuah berita juga diperlukan agar dimensi-dimensi dari sebuah berita dapat ditangkap oleh pembaca.
Oleh sebab itu, harus ada sebuah cara agar isu-isu yang mengemuka di media masa tidak terlindas begitu saja oleh isu-isu lain yang terus menjejali ruang pikiran pembaca. Cara ini harus dapat mengajak pembaca untuk melihat dimensi-dimensi lain dari sebuah peristiwa, merenungkan, merefleksikan, dan bahkan menginterpretasikannya
Untuk itulah sebuah kolom hadir di surat kabar. Kolom tidak hadir dengan perhitungan kecepatan dan aktualitas, meskipun persoalan yang dikemukakan dapat saja merupakan sesuatu yang aktual, tetapi selalu mengajak pembaca untuk sejenak melongok peristiwa tersebut dan memberikan diri untuk merenungkannya.
Tentu saja, untuk mencapai hal ini kolom harus hadir dengan format dan caranya yang berbeda dan khas. Di sinilah kepiawaian seorang penulis kolom dibutuhkan, dan Butet Kartaredjasa telah memilih caranya sendiri untuk mengajak pembaca melihat secara reflektif realitas yang ada di sekitarnya.
Untuk mengajak pembaca merenungkan persoalan atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat, Butet menghadirkan tulisan-tulisan yang dapat mengundang pembaca tersenyum atau bahkan tertawa. Kolom-kolomnya tidak hadir dengan cara yang memberat karena ia tahu, apabila persoalan yang disampaikannya saja sudah berat, maka tidak perlu lagi memberikan beban kepada pembaca dengan menghadirkan tulisan-tulisan yang sulit diicerna. Di sinilah letak salah satu kekuatan kolom-kolom ini.
Kelebihan lain kolom-kolom Butet yang pernah dimuat di harian Suara Merdeka di Semarang ini adalah hadirnya tokoh Mas Celathu bersama anggota keluarganya, yakni Mbakyu Celathu, istrinya, serta anak-anaknya. Lewat tokoh-tokoh inilah Butet menyajikan isu-isu penting yang mungkin terlupakan dalam dinamika kerja sebuah media.
Namun tokoh sentral Mas Celathu memang sangat dominan dalam kolom-kolom Butet ini. Lewat sosok inilah Butet menyampaikan buah pikirannya. Tokoh ini digambarkannya sering muncul dengan kegelisahan-kegelisahan, kegeraman-kegeraman, dan bahkan dengan kebingungan-kebingungannya sendiri, yang merupakan respon dari apa yang dilihat dan dicermati dari lingkungannya.
Mas Celtahu juga bukan hanya sosok sederhana yang terkadang terkesan selalu bebas berbicara, tukang njeplak, dan tajam dalam mengritik, tapi juga sering muncul dengan gagasan yang melawan mainstream. Sebut saja ketika ia bicara soal gay dan lesbian dalam kolomnya yang berjudul Psikopat Anyar. Dalam tulisan ini dikisahkan bagaimana Mas Celathu mencoba meluruskan anggapan umum masyarakat mengenai para gay dan lesbian yang terlanjur diberi cap negatif. Mas Celathu digambarkan mengajak masyarakat untuk menghargai keberadaan kelompok ini. Gay dan lesbian tidak selalu identik dengan pembunuhan kejam, mutilasi atau berbagai kejahatan lain. Justru mereka yang berprofesi mulia, dijangkiti sindrom psikopat.
Tidak hanya itu, Mas Celathu pun acap kali tergoda dan ”gatal” untuk memberikan komentar, tanggapan, pujian ataupun ejekan dari apa yang ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari. Ini sesuai dengan istilah celathu, yang dalam bahasa Jawa dapat berarti nyeletuk, menyahut, atau "menyambar" omongan orang lain. Alhasil, dengan cara yang jenaka, pentolan teater Gandrik ini, mengritik dan mengolok-olok berbagai kejadian atau keadaan yang menurutnya tidak tepat, melanggar aturan, ataupun keliru sama sekali.
Tetapi Butet tidak selalu memoisisikan Mas Celathu sebagai pengritik yang selalu bersih sehingga seakan-akan punya otoritas menunjuk kesalahan orang lain alias menghakimi. Di sisi lain justru ia menghadirkan Mas Celathu sebagai sosok yang manusiawi, yang sering khilaf, berbuat kekliruan, yang terkadang justru terjebak dalam kondisi atau persoalan yang sebelumnya sering ia kritik.
Simak saja di kolom berjudul Isteri Bernyali. Dalam kolom ini dikisahkan Mas Celathu tergoda untuk "berbisnis" di lokasi yang tertimpa bencana alam. Ia melihat di lokasi bencana alam inilah ia bisa meraup keuntungan dengan berdagang berbagai benda yang dibutuhkan oleh mereka yang tertimpa bencana alam. Namun ide tersebut dimentahkan begitu saja oleh sang istri. Sang istri menilai gagasan tersebut tidak etis karena mencari keuntungan di atas kesusahan orang lain. Diserang seperti itu, Mas Celathu pun mengkeret tak berkutik. Rupanya Mas Celathu yang doyan memarahi penguasa pun bisa tunduk terhadap istrinya.
Salah satu kelebihan kolom-kolom dalam Presiden Guyonan ini adalah bagaimana Butet memakai istilah-istilah dalam bahasa Jawa. Ini wajar saja, sebab kolom ini memang hadir di tengah-tengah masyarakat yang menggunakan bahasa Jawa. Tetapi toh persoalan yang disampaikan bukan persoalan primordial, tetapi persoalan yang lebih luas lagi spekttrumnya, persoalan. Penggunaan istilah dalam bahasa Jawa justru membuat kolom ini lebih hidup, lebih "berbumbu" sehingga unsur humor yang dibangun di dalamnya lebih kental. Mereka yang tidak terlalu paham bahasa Jawa dapat melihat arti atau makna dari istilah-istilah tersebut di bagian akhir buku ini.
Penggunaan istilah dalam bahasa Jawa yang dilakukan oleh Butet tersebut, mengingatkan kita kepada kolom-kolom almarhum Umar Kayam yang dimuat di harian Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta. Dalam kolom-kolom tersebut Umar Kayam juga menggunakan istilah-istilah Jawa yang begitu mengena. Dengan istilah-istilah itu justru sendirian, ejekan, ataupun kritik yang dilontarkan menjadi lebih "ciamik" untuk dinikmati.
Catatan lain dari kolom-kolom Butet ini adalah, ia menggunakan "logika terbalik" untuk memaknai masalah-masalah yang ditulis. Hal yang dimaksudkan di sini adalah, apabila sebuah persoalan dipandang serius, seseorang cenderung merseponnya dengan serius pula. Bahkan, sejumlah teori Barat--baik teori politik, ekonomi atau sosial--digunakan untuk memaknai dan mencarikan jalan keluar dari persoalan yang ada.
Namun tidak demikian dengan Butet. Dalam kolom-kolomnya ini, ia justru merseponnya dengan cara yang ringan, sederhana, bahkan cenderung melucu. Persoalan-persoalan yang ada selalu dihampirinya dengan cara yang membuat orang tergelitik. Inilah yang dimaksudkan "logika terbalik". Sesuatu yang tampak serius, ”angker” atau bahkan elit, di kolom-kolom justru diresponnya hanya dengan tertawa. Di sini Butet seperti ingin mengajak pembaca menghampiri setiap masalah dengan cara yang terbalik. Ia seperti ingin berkata, buat apa susah-susah merunyamkan pikiran hanya karena memikirkan persoalan yang sudah terlalu ruwet. Lebih baik hadapi saja dengan senyum. Buat apa mengerutkan dahi karena melihat kesedihan yang terlampau menyedihkan, lebih baik tertawa saja agar kesedihan itu lebih dapat dapat terobati.***

Timor Timur, Satu Menit Terakhir

2009-03-02T20:22:00.000-08:00

Judul: Timor Timur, Satu Menit Terakhir

Penulis: CM Rien Kuntari
Penerbit: Mizan Pustaka, Bandung
Cetakan: November 2008
Tebal: 483 halaman

Peristiwa lepasnya Timor Timur (Timtim) dari Indonesia diwarnai berbagai konflik, baik secara politik maupun sosial. Bahkan konflik tersebut berujung pada pertumpahan darah. Hal yang mengusik keingintahuan adalah, bagaimana seorang juru warta harus bersikap di tengah konflik tersebut.
Itulah yang dicoba disampaikan buku ini. Penulisnya, CM Rien Kuntari, tidak hanya mengisahkan berbagai peristiwa yang terjadi di Timtim baik menjelang maupun sesudah jajak pendapat, tetapi juga bagaimana ia sebagai seorang wartawan harus bertindak dan bersikap di tengah pihak-pihak yang sedang bertikai.
Dalam buku ini, Rien menyampaikan banyak pengalamannya selama melakukan tugas jurnalistiknya yang mungkin tidak pernah ia tulis dalam pemberita. Salah satu alasannya adalah untuk meredam konflik ataupun gesekan sosial yang semakin melebar. Sebab, seperti dikisahkan Rien, tulisan dalam media dapat mengubah sikap kelompok-kelompok tertentu di Timtim dalam sekejap. Kemarahan kelompok pro-integrasi dan pro-kemerdekaan dapat terpicu setelah mengetahui tulisan yang dimuat di dalam media.
Bahkan tidak jarang tulisan tersebut dapat memunculkan tuduhan dan "cap" tertentu pada sebuah media, misalnya media yang mendukung integrasi, atau media yang justru mendukung kemerdekaan Timtim. Bahkan, karena hal itu, acap kali wartawan dari media yang bersangkutan menjadi sasaran kemarahan kelompok-kelompok yang bertikai.
Rien misalnya pernah menjadi target kemarahan pasukan milisi. Kelanjutannya, muncul skenario untuk menculik dan "menghabisi" wartawan Kompas (penulis adalah wartawan harian Kompas) tersebut. Menurut informasi yang ia dapat, rencana tersebut dikeluarkan dalam rapat tertutup antara pihak pro-otonomi yang melibatkan pasukan Aitarak dan FPDK (Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan).
Di mata kelompok pro-integrasi Rien merupakan wartawan yang telah melakukan dosa yang tidak terampuni, yakni memberikan berita yang seimbang dalam pemberitaan untuk pihak pro-kemerdekaan. Bahkan kepiawaian Rien dalam menjalin hubungan pihak-pihak pro-kemerdekaan telah memunculkan tuduhan dirinya bukan seorang nasionalis. Hal ini menguat ketika Kompas menurunkan laporan tentang Falintil dan wawancara khusus dengan Taur Matan Ruak dalam tiga halaman penuh pada HUT Falintil ke-24.
Padahal Rien sendiri hanya melakukan profesinya sebagai wartawan secara profesional, yakni tidak memihak pada salah satu kubu yang sedang berseberangan secara kepentingan. Namun di lapangan, seperti di wilayah konflik, kenetralan ini dapat diartikan lain. Dengan begitu, seorang wartawan memang dituntut lebih peka lagi dalam melakukan kegiatannya di wilayah tersebut.
Teror dan intimidasi terhadap wartawan memang hal yang biasa terjadi di Timtim pada masa sekitar jajak pendapat. Salah satu korban yang dicatat oleh Rien adalah wartawan Financial Times biro Jakarta, Robert Thoenes. Menurut Rien, wartawan itu tewas terbunuh dengan sayatan di seluruh bibir dan sebagian wajahnya.
Hal lain yang menarik dari buku ini adalah keterusterangan Rien dalam mengungkapkan fakta yang ditemuinya di Timtim, misalnya saja ia mengisahkan bagaimana kekejaman kaum milisi menghabisi rombongan misonaris yang hendak pergi ke Los Palos dari Baucau. Peristiwa ini terjadi sekitar bulan September 1999. Pada saat itu, sembilan orang tewas dengan menyedihkan, di antara para misionaris terdapat seorang sopir, dua orang pemudi, dan satu orang wartawan.
Rien sendiri mengakui, ketika dirinya menjadi target pembunuhan kaum milisi, ia mengalami ketakutan yang luar biasa. Sebagai manusia biasa, ia juga merasakan kengerian ketika warga Timtim yang sebelumnya tampak ramah, tiba-tiba berbalik menjadi tidak bersahabat dan bahkan menampakkan sikap permusuhan. Bahkan sebelumnya ia juga sempat dihadang moncong pistol yang dihadapkan ke arah kepalanya dari jarak dekat.
Namun, nalurinya sebagai wartawan tidak menyurutkan ia untuk kembali ke Timtim. Ia seperti merasa "gatal" jika hanya memantau perkembangan situasi di Timtim dari Jakarta. Ia merasa harus langsung berada di Timtim untuk melihat apa saja yang sebenarnya terjadi di wilayah itu, ketimbang mengutip dari berbagai media asing dengan berbagai versi.
Itu sebabnya, ketika INTERFET (International Force for East Timor) yang dikomandani Australia memintanya untuk kembali ke Timtim pada pertengahan Oktober 1999, ia langsung menyambutnya. Apalagi hal ini didukung oleh atasan Rien di harian tempatnya bekerja.
Mengenai hal ini, Rien menuliskan, bahwa pada akhirnya INTERFET membutuhkan media juga untuk mengimbangi pemberitaan negatif mengenai Australia. Padahal sebelumnya wartawan Indonesia betul-betul mengalami perlakuan diskriminasi dari pasukan tersebut.
Memang, persoalan Timtim tidak lepas dari persoalan hubungan antara Australia dan Indonesia. Sejak pasukan INTERFET tiba di Indonesia, hubungan kedua negara ini selalu memanas. Hal ini tidak lepas dari sikap Australia yang arogan terhadap Indonesia. Hal ini bahkan menyulut protes dari Indonesia.
Salah satu kasus yang memicu ketegangan antara Indonesia dan Australia adalah operasi rahasia yang dilakukan oleh Australia di wilayah Timtim. Meskipun hal ini diprotes oleh pihak TNI, namun pihak Australia tetap tidak ambil pusing. Pada perkembangan berikutnya, aksi Australia ini mengundang kemarahan sejumlah negara, termasuk Amerika. Kemarahan Amerika tersebut dipicu oleh keengganan Australia untuk membagi hasil dari operasi rahasia tersebut.
Hal lain yang menarik dalam buku ini adalah bagaimana sebagai seorang wartawan Rien memiliki tanggung jawab yang tidak sekadar menuliskan berita secara netral tetapi berpikir dengan spektrum ataupun kepentingan yang luas. Misalnya saja ketika ia menghadiri homili Uskup Mgr Filipe Ximenes Belo, SDB pada misa penutupan bulan Oktober, atau bulan devosi kepada Bunda Maria.
Dalam khotbahnya ketika itu, uskup justru menjelek-jelekkan Indonesia. Bahkan secara terang-terangan ia menyerang kaum milisi dengan menyatakan kaum milisi harus "mencuci tangan yang berlumuran darah", dan menebus dosa yang telah diperbuatnya secara setimpal.
Khotbah tersebut disampaikan secara berapi-api seakan tidak satupun kebaikan di pihak Indonesia. Padahal ketika kekacauan di Timtim memuncak justru dialah yang lari meninggalkan umatnya di Timtim, dan misionaris Indonesialah yang tetap berada di Timtim.
Isi khotbah tersebut membuat Rien bertanya-tanya, apakah benar ia tengah mendengar khotbah dari seorang penerima Nobel Perdamaian? Jika menuruti keinginan hati, mungkin Rien ingin menuliskan apa yang didengarnya itu ke dalam berita. Namun pada saat itu ia teringat kepada Xanana, Taur Matan Ruak, dan Falur Rate Laec. Ketiga tokoh Timtim yang tidak pernah lepas dari senjata itu justru selalu meniupkan angin perdamaian, rekonsiliasi dan perdamaian.
Akhirnya, Rien memilih memihak kepada Xanana dan kawan-kawannya. Ketimbang menuliskan berita yang berisi ucapan menyakitkan dari sang uskup yang mungkin akan menyulut gesekan yang lebih luas, baik ia menuliskan berita yang lebih menyejukkan setiap pihak. Sebab dengan begitu perdamaian di Timtim akan lebih mudah terwujud.
Secara garis besar, dalam buku ini dapat dilihat bagaimana seorang wartawan menjalankan tugasnya. Wartawan tidak hanya dituntut untuk memiliki kepiawaian dalam menjalankan profesinya, serta keberanian dalam menghadapi situasi yang paling ekstrem, tetapi juga mempunyai hati untuk menentukan keutamaan. Virtus in medio, keutamaan itu ada di tengah.****

IndoExpress

2009-03-02T18:29:00.000-08:00

IndoExpress is a leading freight forwarding company in Indonesia, with our motto to provide total logistics solution for our customer.

IndoExpress are operates a worldwide door to door service through our established network of agents. The business strength of our overseas partners and their relationship with the shipping lines enables us to offer competitive rates to our clients for Import, Export and Cross Trade shipments.

We are a rapid National Company is seeking for young dynamic, hard working, fast learning and talented candidate for the post of :

Marketing Staff

Female / Male
¨ Minimal D3
¨ Minimal expreience 2 years at freight forwading, shipping line or related company is must
¨ Highly commitment, hard worker, independent & able to work under pressure
¨ Communicative, mature, customer oriented & good presentation skill
¨ Good communication ini English (written & oral)
¨ Target Oriented (Job type : permanent)
¨ Able to oparate computer (Microsoft Office)
¨ Having your own vehicle would be an advantage

Responsibility
¨ All activity in Business Development & Marketing
¨ Responsibility to manager Business Development & Marketing

Job Type
¨ Permanent / Full Time
¨ Freelance

Please send your comprehensive CV with latest photograph to hrd@indoexp.com or ebby@indoexp.com

GENERAL INSURANCE COMPANY

2009-03-02T18:22:00.001-08:00

A fast developing national GENERAL INSURANCE COMPANY urgently required candidates which are fluent in English, computer literate, have an excellent health, strong analytical skill, fast learner, pleasant personality & good interpersonal skills, target oriented, creative, innovative and able to work under pressure to fulfill the vacancies as follows:
Advertised: 12-2-09 | Closing Date: 13-3-09

IT Staff (Programmer) ( IT )
(Jakarta Raya)

Requirements:

* Experience in Windows Server, Windows XP, ISP Linux and PHP
* Trouble shooting hardware computer, Trouble shooting software Linux and windows
* Understand MS SQL & Programming, Good in microtik, Cisco router, WAN and LAN
* Experience in Web Design and programming web base

Please send complete application in English (including recent photograph) as soon as possible within 1 months to :

Human Resources Development Departement
PT. Asuransi Himalaya Pelindung
Jl. Malaka II No. 5-5A , Kota
Jakarta Barat 11230

Greetings from Finna Golf & Country Club Resort!

2009-03-02T18:21:00.001-08:00

A Different Picture of Paradise Everyday…

The Beauty of Nature, The Heritage of Golf
Finna Golf & Country Club Resort has been created to give its Members and Guests the finest golf and family oriented resort club in Indonesia. The Resort was meticulously planned to combine a world class mountain ambiance with a truly outstanding championship 18-hole golf course.
The Resort provides first class management, attentive service, excellent dining and sports, and a host of activities specially focused on golf, tennis and leisure for Members, Guests and their family Luxurious Mountain Golf Resort located outside Surabaya is expanding its management team and is looking for a qualified, motivated, self-starting, career minded individuals to fill positions as follows:

SALES EXECUTIVE

QUALIFICATIONS:
* Bachelor or Diploma degree in Hospitality / Tourism Management, at least 1 year experience in Sales & Marketing Department
* Effective written & verbal communication skills
* Fluent in English, both, oral and written or other foreign languages

* Willing to be placed in Prigen, East Java
Tks&Rgds,
Annisa
Membership Relations Manager
Mobile: +62 8113633113
Mailto: membership@finnagolf.com

PT LAUTAN LUAS Tbk

2009-03-02T18:18:00.000-08:00

PT LAUTAN LUAS Tbk

CAREER OPPORTUNITIES

PT LAUTAN LUAS Tbk, established in 1951, has five branches and seven
representative offices in Indonesia as well as a regional subsidiary in
Singapore, with offices in China, Thailand and Vietnam to oversee
regional Distribution activities. In Manufacturing, Lautan Luas
established 17 manufacturing subsidiaries and affiliates, of which five
are operating out of China and one in Vietnam. To provide value-added
support to our customers, Lautan Luas established four Support and
Service subsidiaries - a supply chain company, R&D laboratory, IT
consultancy and water treatment company - making it one of the most
integrated total solutions provider in the chemicals industry.

Born of modest origins, Lautan Luas has grown to be Indonesia’s leading
chemical distributor and manufacturer with over 100 international
principals, more than 1,000 chemical products and over 2,000 clients in
the region. As we continue to expand the Company, our corporate vision
remains the foundation for growth and expansion - “to be the leading
regional integrated chemical distribution and manufacturing company by
providing value to customers in becoming preferred business partner,
challenge and opportunities to our employees, and superior return to our
shareholders”.

To maintain our “Total Quality Management Mindset”, PT LAUTAN LUAS Tbk
places great emphasis on continuing development of our Human Resources /
Talents. Our employees are provided internal and external training for
professional and personal development to ensure that our professionals
enjoy and are challenged and rewarded during their tenure with the
Company. Training is also the key to maintain a highly crafted and
learned professional talent base.

Therefore, PT LAUTAN LUAS Tbk challenges you to join us for the
opportunities :

1. Accounting Staff (ACCT)

Responsible in preparing a good recording of all transaction

Requirements:

* Min S1 Accounting

* Preferably having 1 year experience in the same field; fresh
graduate are encouraged to apply

* To be posted in Cibitung / Cikarang

2. Finance Staff (FIN)

Responsible in administering the reconciliation of cash in/out according
to Bank and Company’s Book

Requirements:

* Min S1 Accounting / Management

* Preferably having 1 year experience in the same field; fresh
graduate are encouraged to apply

* To be posted in Cibitung / Cikarang

3. Credit Controller (CC)

Responsible to control credit accounts, analyze accounts, identify and
make report those that may require difficult collection procedures.

Requirements:

* Min D3 Accounting

* Min 2 years experience in handling cash management or A/R
collection

* To be posted in Slipi

4. Customer Service Representative (CSR)

Partnering with Sales Executive to ensure all back office sales activity
are completed and to grow business

Requirements:

* Min. S1

* Min 1 year experience as Customer Service, especially in logistic
industry

* To be posted in Cibitung / Cikarang

5. Assistant Warehouse Supervisor (Asst - WH)

Responsible in coordinating and monitoring inbound and outbound
activities

Requirements:

* Min SLTA

* Min 1 year experience in the same position

* To be posted in Cibitung

6. Administration Staff (ADM)

Responsible for key in data to the system

Requirements:

* Min SLTA

* Preferably min. 1 year experience as Administration Staff; fresh
graduate are encouraged to apply

* To be posted in Cibitung / Cikarang

If you are confident that you can meet our requirements, please send
your resume with the code of position applied write down on your email
subject to :

Recruitment@lautan-luas.com Recruitment@lautan-luas.com>

For further information about PT LAUTAN LUAS Tbk , please visit our
website at :

www.lautan-luas.com <http://www.lautan-luas.com/>

SPP Unesa-ITS Belum Naik

2009-03-01T22:50:00.000-08:00

SURABAYA - Jika Universitas Airlangga (Unair) hampir pasti menaikkan SPP hingga 80 persen, tidak demikian Unesa dan ITS. Dua kampus negeri itu merasa belum perlu menaikkan iuran dari para mahasiswanya. Kalaupun terpaksa, kenaikan tidak bakal drastis.

Rektor Unesa Prof Haris Supratno mengatakan, perguruan tinggi negeri (PTN) tidak bisa seenaknya menaikkan biaya operasional ketika berstatus badan hukum pendidikan (BHP). "Semua kan punya rumus. Mahasiswa maksimal menanggung sepertiga dari biaya operasional PTN yang bersangkutan," tuturnya.

Haris menjelaskan, faktor rumus penggalian dana itu juga membatasi PTN untuk tidak seenaknya menarik biaya tinggi pada mahasiswa. Jika biaya operasional dinaikkan, justru yang susah PTN bersangkutan. Mengapa? Sebab, sisa biaya operasional bakal ditanggung pemerintah dan PTN itu.

"Kalau operasionalnya tinggi, otomatis PTN harus mencari dana besar juga karena tidak seluruhnya bisa ditanggung mahasiswa kan," terangnya.

Haris menegaskan, untuk tahun ini pihaknya tidak akan menaikkan biaya SPP mahasiswa. Untuk program IPS, SPP tetap Rp 500 ribu, sedangkan IPA Rp 550 ribu. Kalaupun ada kenaikan, jumlahnya dipastikan tidak akan besar. Hanya mengikuti kenaikan harga barang-barang. Selain itu, sudah bertahun-tahun kampus tersebut tidak pernah menaikkan biaya SPP. "Jadi, bukan karena status BHP," ujarnya.

Hal sama diungkapkan oleh Rektor ITS Priyo Suprobo. Dia menyatakan tidak akan ada kenaikan SPP secara gila-gilaan di kampusnya. Dia sudah menyosialisasikan kepada mahasiswa agar tidak terpengaruh isu yang tidak jelas tentang BHP. "Saya sudah menghitung semuanya. SPP mahasiswa sekarang saja sudah 34 persen," jelas dia.

Padahal, lanjut dia, besar sumbangan keuangan atau SPP yang diperbolehkan maksimal 30 persen atau sepertiga dari biaya operasional. Dengan perhitungan itu, bisa dipastikan tidak akan ada kenaikan SPP di kampusnya. (sha/hud)(jp)

Kontes seo Kampanye damai pemilu Indonesia 2009

2009-02-24T00:06:00.000-08:00

Kontes seo Kampanye damai pemilu Indonesia 2009

Kampanye damai Indonesia 2009 adalah sebuah tindakan politik bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh peorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pecapaian, Dalam sistim politik demokrasi, kampanye politis berdaya mengacu pada kampanye elektoral pencapaian dukungan, dimana wakil terpilih atau referenda diputuskan. Kampanye politis tindakan politik berupaya meliputi usaha terorganisir untuk mengubah kebijakan di dalam suatu institusi,

Bentuk dan jenis

Kampanye damai Indonesia 2009 umumnya dilakukan dengan slogan, pembicaraan, barang cetakan, penyiaran barang rekaman berbentuk gambar atau suara, symbol, pada sistim politik totaliter, otoliter kampanye sering dan biasa dilakukan kedalam bentuk tindakan teror, intimidasi, propaganda atau dahwah.
Kampanye damai indoneisa 2009 dapat juga dilakukan melalui internet dan bisa juga di bikin kontes seo Indonesia yang diadakan pogung (bloger Indonesia).

Tujuan

Kampanye damai Indonesia 2009 pada awalnya dijalankan untuk sebuah rekayasa Pencitraan kemudian berkembang menjadi upaya persamaan pengenalan sebuah gagasan atau isu kepada suatu kelompok tertu yang diharapkan mendapatkan feedback.

Sarana

Bentuk kampanye secara konversional yang hanya lebih mengarah pada Indoktrinasi atau Pencitraan ini dikatakan sebagai sebuah perbuatan yang dungu oleh Jimmy (Jimbo) Wales pada tanggal 4 July 2006

Media Massa, Pemerintah dan Humas

2009-02-23T02:19:00.000-08:00

Media Massa, Pemerintah dan Humas

Media massa sering dikatakan memiliki peran sebagai "anjing penjaga" dan berdiri di sisi yang berlawanan dengan pemerintah. Salah satu manfaat utama pers yang bebas dalam sistem demokrasi sering dinyatakan dengan kewajiban untuk menyediakan informasi pada masyarakat mengenai kinerja pemerintah.

Tetapi, sukar ditemukan alasan yang mendasari pers sebagai "anjing penjaga" kinerja pemerintah. Istilah tersebut mengesankan bahwa pers telah menjadi perwakilan dari rakyat untuk 'menjaga' dan 'memerhatikan' kinerja pemerintah. Dengan asumsi itu, pemerintah terkesan selalu salah, sementara pers selalu benar. Pers pun memandang bahwa institusinya berdedikasi tinggi apabila sukses memperlihatkan 'kegagalan' pemerintah. Dengan senang hati, pers memublikasikan informasi yang bisa meningkatkan oplah, mengisi komersial slot tanpa khawatir bahwa yang dipublikasikan dapat berdampak buruk pada masyarakat. Kenyataannya, pers pada umumnya adalah institusi swasta yang berorientasi pada laba.

Pers itu bebas, termasuk untuk berpihak. Contohnya, sebuah media massa dapat mendukung semua kebijakan pemerintah atau mungkin menentang kebijakan lainnya. Atau bisa saja bersikap mendua terhadap suatu kebijakan, kadang bersikap pro dan kadang bersikap kontra. Sebuah media massa bisa menentukan diri sebagai lawan pemerintah, atau sebagai 'pengawal' kebijakan pemerintah. Sebuah media massa dapat mengritisi dan menentukan bagaimana suatu kebijakan menjadi kesalahan. Media massa dapat bertindak sebagai "anjing penjaga" atau "senjata" untuk mendukung atau sebaliknya menyerang pemerintah.

Suara pemerintah bisa menjadi bahan perbincangan, perdebatan dan interpretasi oleh figur-figur media. Pernyataan pemerintah segera ditanggapi dalam tajuk rencana yang menginterpretasikan apa yang 'sebenarnya' dikatakan oleh pejabat tersebut dan apa yang 'sebenarnya' dimaksudkan. Sayangnya, kadang interpretasi tersebut cenderung premature dan instant. Analisis instan segera menjadi bias instan. Distorsi kerap terjadi hingga menyesatkan masyarakat. Hal-hal demikian berdampak negatif pada pemberitaan mengenai pemerintah.

Benarkah pemerintah membutuhkan pers sebagai kanal informasi untuk masyarakat? Benarkah pemerintah tanpa pers benar-benar tidak berdaya untuk menyosialisasikan kebijakan dan pelayanan publik? Benarkah hubungan yang terjalin antara media massa swasta dan pemerintah layak dijalankan meskipun ada kemungkinan besar terjadi pengemasan berita yang bias hingga mengarah pada runtuhnya kepercayaan masyarakat?

Kenyataannya, banyak jurnalis bergantung pada aparat pemerintah untuk pemberitaan. Faktanya, semua informasi yang diberitakan oleh media massa tentang pemerintah didapat dari (bahkan divalidasi oleh) pejabat pemerintah, termasuk mengenai event-event nasional, kecuali bila mereka mendapat informasi dari sumber berita otoritas berwenang. Secara tradisional, jurnalis tergantung serta harus bekerja sama dangan sumber resmi pemerintah. Pemerintah memberikan respons dengan menyediakan informasi yang padat dan seimbang, undangan untuk berpartisipasi pada berbagai kegiatan, bahkan menyediakan 'tunjangan' demi menghindari publikasi negatif. Ungkapan "WTS" (Wartawan Tanpa Surat Kabar), Wartawan CNN (Wartawan Cuma Nanya-nanya) pun tetap populer di kalangan jurnalis yang sering mencari berita di instansi-instansi pemerintah.

Agar masyarakat menerima informasi yang jernih dan berimbang, pemerintah harus lebih melibatkan diri dalam dunia media massa.

Peran Humas

Pemerintah saat ini telah memiliki kapasitas untuk mengungkapkan informasi secara langsung. Kembalinya Departemen Penerangan dengan kemasan baru, kehadiran beragam situs resmi instansi pemerintah yang telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah, kehadiran puluhan media massa internal pemerintah serta beragam jurnal menunjukkan kemampuan pemerintah menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dhus, pemerintah sebaiknya mulai mengurangi peran instansi swasta dalam pemberian informasi.

Hampir seluruh instansi pemerintah memiliki kantor humas, divisi yang melakukan manajemen media massa, pembangun citra, jembatan pemerintah dengan masyarakat, serta penghubung pemerintah dengan pers. Kantor humas telah melakukan publikasi internal, memberdayakan kantor-kantor wilayah serta unit pelayanan teknis agar berperan sebagai outlet informasi. Pejabat humas pemerintah sebenarnya memiliki kemampuan bersaing dengan editor institusi swasta, khususnya dalam uji kompetensi. Tetapi, citra pegawai negeri sipil selama ini selalu dianggap korup dan terlalu santai. Kesan negatif pun telanjur menancap di benak masyarakat kita. Citra warisan yang telah berumur puluhan tahun yang semestinya diubah.

Sebelum bola reformasi bergulir, pemerintah memiliki imej sebagai manipulator informasi. Bahkan setelah reformasi, imej ini tidak banyak berubah. Pemerintah seolah dianggap 'musuh' yang harus dilawan. Dengan bergulirnya reformasi, pemerintah menransformasikan diri agar menjadi pemerintahan yang bersih dan benar.

Masyarakat telah memahami hak-haknya yang sekaligus juga menjadi kewajiban pemerintah. Dalam bidang pelayanan publik, masyarakat menuntut sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. Masyarakat berhak atas akses informasi, sebaliknya pemerintah wajib menjamin akses tersebut terjaga dan terkontrol agar tidak menimbulkan ekses negatif akibat eksploitasi pemberitaan yang bombastis. Karena, pada akhirnya rakyat juga yang dirugikan.

Wajah aparat birokrasi kita yang memang carut-marut sudah saatnya diperhatikan melalui perbaikan gaji sekaligus perbaikan kinerja dengan terus meningkatkan citra pegawai negeri dan membangun sistem yang transparan. Tentu implementasinya tidaklah mudah karena tradisi yang tercipta selama puluhan tahun.

Seiring dengan perubahan menuju tatanan baru demokrasi, reformasi segala bidang termasuk di dalamnya reformasi performa pegawai negeri, sistem kehumasan serta sistem hubungan dengan media massa, maka memberdayakan divisi humas untuk mengubah citra aparat birokrasi agar lebih tanggap menyikapi fenomena masyarakat, sangat penting. Perkembangan teknologi informasi menuntut divisi humas dituntut lebih responsif terhadap keluhan masyarakat.

Bahwa institusi pemerintah tidaklah seburuk yang disangka dan pegawai negeri adalah juga rakyat Indonesia. Seyogianya kantor-kantor humas memang harus diberdayakan untuk menjaga nama baik aparat pemerintah serta menjalin kerja sama dengan pers agar tercipta pemberitaan yang berimbang, bermanfaat, dan bertanggung jawab. ***

Oleh: Fatma Puspita Sari, pegawai negeri sipil, alumnus Jurusan Ilmu Komunikasi Massa,
Fakultas Sospol Universitas Sebelas Maret Solo.

Sumber: Suara Karya Online

Ihwal Menggugat Pers

2009-02-23T02:18:00.000-08:00

Ihwal Menggugat Pers

Many libel suits are filed by persons who were not actually libeled, but who are angry about unfavorable but true (and thus nonlibelous) publicity (Overbeck, "Major Principles of Media Law", 2003).

Pengamatan Wayne Overbeck, pakar dari California State University, Fullerton, juga anggota "the California Bar" ini, mestinya reliable (dapat dipercaya/diandalkan). Buku Major Principles of Media Law sendiri telah dicetak hingga edisi ke-14 dan sudah disesuaikan dengan kasus aktual selama 12 tahun terakhir.< tahun 12 selama aktual kasus dengan disesuaikan sudah dan ke-14 edisi hingga dicetak telah sendiri Law Media of Principles Major Buku diandalkan). dipercaya (dapat reliable mestinya ini, Bar? California ?the anggota juga Fullerton, University, State dari pakar Overbeck,>

Kita sadar sistem hukum media kita tak persis sama dengan Amerika Serikat (AS). Namun, intinya di sini adalah perbandingan dan upaya memetik pelajaran dari filosofi kebebasan pers dan berekspresi sekaligus perlindungan terhadap kepentingan publik. Apalagi gugatan terhadap pers tiba-tiba marak belakangan ini, khususnya gugatan defamation (fitnah, pencemaran) terkait berita yang diklaim tak sesuai fakta, lalu diikuti tuntutan ganti rugi.

Definisi dan perlindungan

Overbeck membuat ringkasan berupa daftar unsur-unsur yang melekat pada sebuah pernyataan (pers) untuk mengategorikannya sebagai pencemaran. Satu, pernyataan itu harus sungguh-sungguh defamatory artinya (sering) bertujuan merusak reputasi seseorang. Dua, mengidentifikasi siapa korban yang ia rencanakan sebagai target, entah dengan menyebut nama atau dengan berbagai cara penggambaran lain yang juga dimengerti oleh orang-orang di luar atau selain korban. Tiga, dikomunikasikan, entah melalui media cetak atau penyiaran yang setidaknya didengar atau dilihat oleh satu orang lain di luar si korban dan pembuat pernyataan. Empat, dalam banyak kasus, harus jelas terdapat sebuah unsur kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan (fault). Mahkamah Agung AS telah memutuskan dalam kasus-kasus menyangkut kepentingan/keprihatinan publik diharuskan adanya bukti bahwa sebuah kebohongan telah disebarkan dan suatu media (massa) bersalah karena niat jahat yang riil atau setidaknya karena kecerobohan dalam memublikasikannya. Lima, jika sang korban tidak dapat membuktikan adanya niat jahat yang riil, haruslah ada bukti dari kerusakan-kerusakan (yakni, kerugian yang mungkin dikompensasi dalam bentuk uang).

Jika kategori "pencemaran" membutuhkan paling sedikit empat dari lima elemen tersebut, ternyata untuk menghadang gugatan terhadap pers dalam hal itu hanya dibutuhkan 1 dari unsur-unsur berikut yang disebut legal defenses untuk proses kerja pers. Satu, kebenaran; pernyataan mana pun yang secara substansial benar dilindungi hukum! Mereka yang menggugat media umumnya harus menanggung the burden of proving falsity (beban untuk membuktikan kepalsuan). Apalagi disadari, semakin korup suatu pihak (entah karena kekuasaan atau kekerasan), makin besar kemampuan mereka menghalangi pers untuk memperoleh data rinci. Penggugat mesti membuktikan tidak hanya pemberitaan pers itu adalah salah, tetapi juga merupakan akibat kecerobohan atau niat jahat yang riil. Pada tahun 1997, hakim di Houston membatalkan kemenangan awal sebuah perusahaan yang menuntut Wall Street Journal dengan tuduhan laporannya menyebabkan kebangkrutan, senilai sekitar dua ratus juta dollar, karena terbukti perusahaan itu menahan bukti-bukti penting yang mestinya dulu memperkuat laporan Wall Street Journal.

Dua, hak-hak istimewa (privilege) bahwa laporan-laporan yang akurat tentang proses di badan legislatif, pengadilan, dan cabang eksekutif, serta berbagai dokumen pemerintah dilindungi hukum meski terkesan libelous (mencemarkan). Tiga, pernyataan opini tentang performance dari figur yang menjadi pusat perhatian orang banyak dan media (misalnya, politikus, aktor, olahragawan, dan selebritis) dilindungi di bawah the common law fair comment defense, sekaligus oleh The First Amendment.

Sebenarnya isi Undang-Undang (UU) Pers Nomor 40 Tahun 1999 telah menunjukkan filosofi yang sama. Pasal 5 Ayat (1) UU Pers dengan jelas menyatakan, kewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Ayat (2) menyebutkan pers wajib melayani hak jawab, yakni hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberi tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya (Pasal 1 Ayat 11). Begitu pula, Pasal 5 Ayat (3) mewajibkan pers melayani hak koreksi. Jika pers melanggar pasal-pasal tersebut serta kode etik jurnalistik (Pasal 7), ia dapat digolongkan melakukan fitnah atau pencemaran karena tidak melakukan pekerjaan jurnalistik secara profesional!

UU Pers juga memiliki legal defenses yang melindungi pers dari gugatan yang tidak cukup beralasan. Bersama dengan Pasal 3 dan 4, Pasal 6 secara detail menjelaskan peranan pers untuk (a) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; (b) menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan; (c) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; (d) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, saran terhadap hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; (e) memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Kembali pada perbandingan dengan uraian Overbeck di atas, UU Pers kita memang perlu memiliki pasal tentang pencemaran yang cukup detail sehingga berbagai kasus tidak lagi harus ditarik ke produk hukum lain karena tidak secara jelas diatur dalam UU Pers. Ini juga catatan penting untuk menguatkan UU Pers menuju posisi Lex Specialis.

Badan pemerintah

Overbeck kemudian menyatakan bahwa badan-badan pemerintah di AS tidak mungkin bisa mengajukan gugatan terhadap pers (meski pegawai pemerintah sebagai individu dapat melakukannya jika reputasi pribadinya dirusak oleh pemberitaan pers). Landasan filosofi di belakangnya kurang lebih: uang rakyat tidak boleh digunakan untuk menggugat kebebasan masyarakat mendapatkan dan mendiskusikan informasi!

Filosofi ini mestinya berlaku juga untuk perusahaan atau institusi yang berada di bawah manajemen badan pemerintah kita, seperti BPPN, misalnya, atau yang mendapat suntikan dana pemerintah (baca: uang publik). Bahwa ada ketidakpuasan terhadap pemberitaan pers, tentu seharusnya ditindaklanjuti dengan hak jawab dan pengaduan kepada Dewan Pers sebagaimana diatur pada Pasal 15 UU Pers. Adanya mekanisme dan proses lanjutan seperti ini yang membuktikan bahwa suatu pemberitaan pers tidaklah bersifat "final". Semakin cepat hak jawab disampaikan, dalam ilmu komunikasi, umumnya semakin efektif (hal mana tergantung betul dari kemampuan atau kelemahan pihak tertentu melakukan analisis).

Akhirnya, artikel ini harus ditutup dengan pesan bahwa pers tidaklah untouchable! Mereka yang terbukti tidak melakukan journalism work dan memang punya niat jahat riil melakukan pencemaran, pantas dihukum! Namun, Overbeck segera mengingatkan bahwa kekhawatiran terhadap gugatan pencemaran sering menyebabkan wartawan melakukan self-censorship yang berakibat menghalangi hak publik mendapat informasi! Tambahan lagi, menurut Overbeck, banyak gugatan itu diajukan oleh orang- orang yang sadar bahwa, menilik materi gugatan mereka, hanya terdapat kesempatan kecil saja untuk-pada akhirnya-memenangkan perkara tersebut. Barangkali ini relatif terkait dengan upaya melemparkan kesalahan pada pihak lain atau sekadar mau "menunjukkan siapa saya/kami". Pengadilan, pers, dan publik kita kini sedang belajar menghadapinya!

Effendi Gazali Staf Pengajar Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi UI

Sumber: Kompas Cyber Media

Komunikasi Gawat Darurat …

2009-02-23T02:17:00.000-08:00

Komunikasi Gawat Darurat …

Dalam perjalanan mudik ke Salatiga, sebut saja Y beserta suami dan anaknya yang masih berusia 5 tahun, mengalami kecelakaan di daerah Sleman dimana sepeda motor yang dinaikinya tersenggol bus. Dalam kejadian tersebut suaminya meninggal di tempat, Y dan anaknya terluka parah. Mereka dibawa ke sebuah puskesmas pembantu terdekat. Namun karena terbatasnya peralatan di puskesmas pembantu tersebut, Y hanya diberikan pertolongan pertama dan diinfus untuk selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit yang lebih besar.

Sekilas, tidak ada masalah yang terjadi disini. Namun dalam keadaan panik dan terluka parah sambil menunggu proses pemindahan ke RS yang lebih besar Y terus menerus bertanya mengapa dia tidak ’diapa-apain’, mengapa dokter tidak melakukan apa-apa padahal seluruh tulang rusuknya remuk dan jawaban dokter setiap ditanya hanyalah ’tunggu keluarga datang’. Rupanya, Y langsung berasumsi bahwa yang dimaksud dengan kata-kata ’tunggu keluarga datang’ sama dengan ’selesaikan semua administrasinya alias ada jaminan pembayaran baru pasien ditangani’.

Ketika menengoknya di RS tempat ia dirawat kemudian, Y masih dengan berapi-api mengungkapkan kemarahannya bahwa rasanya saat itu ketika keadaannya sudah di ambang kematian sekalipun, petugas medis masih harus memastikan dulu urusan administrasi beres sebelum melakukan tindakan.

Saya mencoba mendengarkan dengan baik dan mencermati kronologis permasalahannya. Rasanya hal-hal semacam ini seringkali terdengar. Dalam kasus Y, sebenarnya pihak puskesmas pembantu sudah melakukan semua tindakan medis yang mungkin dilakukan dalam kondisi tersebut sesuai prosedur dan kapasitasnya. Namun mengingat keterbatasan peralatan, tidak semua pemeriksaan dapat dilakukan saat itu, misalnya untuk foto rongent tentu saja harus dirujuk ke RS yang menyediakan fasilitas tersebut.

Bisa dipahami, kondisi pasien yang schock akibat kehilangan suami dan luka parah yang dideritanya serta kondisi sang anak tentu membuatnya panik. Secara psikologis dia berharap segera mendapatkan pertolongan atau perawatan terpadu seperti yang sering dilihat di film ER. Sama sekali tidak menyadari bahwa dia sedang berada di sebuah Puskesmas Pembantu.

Masalah ini jika dilihat dari perspektif dan sedikit perlakuan yang berbeda akan menimbulkan kesan yang berbeda pula.

Yang dimaksud dengan ’tunggu keluarga datang’ oleh pihak Puskesmas Pembantu saat itu adalah, kami sudah melakukan pertolongan pertama dan untuk tindakan selanjutnya yang membutuhkan tenaga medis dan peralatan yang lebih memadai Anda harus dirujuk ke Rumah Sakit yang memiliki fasilitas lebih baik. Detil teknis mengenai hal ini lebih baik dibicarakan dengan pihak keluarga, dengan asumsi kondisi pasien tidak memungkinkan untuk menerima segala informasi tersebut. Inilah pesan yang sebenarnya ingin disampaikan tapi kemudian ditangkap sangat lain oleh pasien karena stereotipe yang sudah begitu melekat di kata-kata ’tunggu keluarga datang’.

Menakjubkan, bagaimana sebuah kalimat/pesan bisa diartikan sangat lain oleh penerima pesan.

Dalam situasi seperti itu kadang petugas medis terjebak pada pemikiran bahwa, tidak memungkinkan mengkomunikasikan sesuatu berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan diambil pada pasien dengan kondisi parah mengingat faktor ketidaksiapan pasien untuk menerima informasi dalam kondisi tersebut.

Lalu, bagaimana menyampaikan dengan tepat tanpa menyumbangkan faktor yang memperburuk kondisi pasien?

Dalam kasus Y tersebut, mungkin bisa dicoba kemasan pesan yang lebih informatif dari sekedar ’tunggu keluarga datang’. Misalnya, sampaikan bahwa sudah dilakukan pertolongan pertama pada Anda dan karena keterbatasan petugas medis dan peralatan yang dimiliki puskesmas pembantu ini, maka pemeriksaan dan perawatan selanjutnya akan dirujuk ke Rumah Sakit A.

Berikan pesan singkat yang informatif, sedapat mungkin mudah dicerna oleh pasien sehingga pasien tidak dibiarkan menjadi mahluk tak berdaya yang harus menunggu sambil bertanya-tanya dan membuat asumsi-asumsi yang berkembang menjadi lebih buruk dalam setiap detik penantiannya. Buat pasien tenang dengan informasi tersebut.

Terkadang ketika menunggu tindakan yang akan diberikan, pasien seringkali merasa diabaikan karena tidak ada konfirmasi dari petugas medis yang menanganinya. Lebih baik komunikasikan bila memang pasien harus menunggu beberapa saat untuk observasi terlebih dahulu.

Membangun komunikasi yang baik di saat gawat darurat memang sulit. Apalagi dalam kondisi tersebut tentunya yang lebih diutamakan adalah bagaimana menolong pasien secepatnya. Tapi tidak ada salahnya untuk mengurangi kesalahpahaman yang sering terjadi, kualitas berkomunikasi antara petugas medis dengan pasien perlu untuk terus ditingkatkan. Terlepas dari situasi gawat, pasien yang harus ditangani banyak dan betapa lelahnya petugas medis telah bekerja, sangat penting untuk tetap menjaga agar komunikasi dengan pasien berjalan baik.

Sudah seringkali kita mendengar keluhan pasien tentang dokter yang pendiam, tidak sabaran alias tidak mau mendengarkan keluhan pasien sampai tuntas, pelit informasi dsb. Pasti ada alasan mengapa akhirnya muncul persepsi yang memprihatinkan ini. Profesi dokter yang begitu mulia tidak seharusnya berakhir dengan stereotipe negatif semacam itu hanya dikarenakan kejadian yang seharusnya bisa diciptakan dengan lebih baik dan berkualitas.

Seandainya pun, dokter sudah sangat lelah karena padatnya aktifitas, pasien yang harus ditangani begitu banyak, jadual jaga yang tidak menyisakan waktu istirahat sama sekali dan seabrek alasan lain. Tapi masalahnya apakah pasien tahu dan memahaminya? Perlu diingat bahwa ketika seseorang terbaring sebagai pasien, ia hanya ingin diperiksa dan diperlakukan dengan sepenuh perhatian mungkin. Pada saat itu sensifitasnya akan meningkat, jadi boro-boro mau memikirkan, ’wah dokternya mungkin capek ya makanya dia jarang ngomong dan buru-buru..’ Yang akan terjadi justru sebaliknya, makanya kemudian berkembang persepsi negatif tersebut.

Lalu bagaimana cara mengatasinya?

Jangan pernah lelah untuk menciptakan komunikasi yang baik. Dari beberapa kejadian, senjata ini terbukti cukup mujarab untuk membangun hubungan yang baik dengan pasien dan menghindari kesalahpahaman yang berujung dengan berbagai tuduhan malpraktik yang makin marak akhir-akhir ini. *

Epti Andaryanti, S. Sos, Praktisi Public Relations, Praktisi Public Relations, e-business dept PT Oto Multiartha–Sumitomo Corp

Sumber: Kompas Cyber Media