Monday, April 13, 2009

Pelangaran Pemilu 2009

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan sebanyak 963 kasus pelanggaran Pemilu. Terdiri dari pelanggaran administrasi (619 kasus), tindak pidana pemilu (138 kasus), dan lain-lain (206 kasus). Pelanggaran administrasi terbanyak mengenai surat suara tertukar antara daerah pemilih (238 kasus) dan logistik pemilu tidak cukup (183). Sedangkan pelanggaran pidana money politics (33 kasus), sengaja mengaku diri sebagai orang lain (18 kasus), dan intimidasi kepada pemilih (17 kasus). Untuk pelanggaran lain-lain yakni terdaftar di DPS namun tidak di DPT tercatat sebanyak 196 kasus. Dari keseluruhan pelanggaran administrasi itu, sebanyak 259 kasus telah ditindaklanjuti ke KPU. Sementara 40 pelanggaran pidana telah diteruskan kepada pihak yang berwenang.

sumber:detik


Wiranto-Prabowo Curigai Ada Kecurangan Pemilu

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mencurigai ada sesuatu di balik kekisruhan daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu kali ini.

Keduanya pun sepakat untuk merealisasikan Forum Lintas Partai yang terdiri dari 23 partai politik untuk melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan kecurangan tersebut.

"Penyikapan terhadap pelaksanaan pemilu, sikap kita (kami) sama, ada yang tidak beres dalam pelaksanaan pemilu. Banyak aduan mengenai kerancuan DPT, terjadi kerancuan dalam penyelenggaraan pemilu di seluruh daerah. Boleh jadi, ada sesuatu yang terjadi di belakang itu," ujar Wiranto seusai melakukan pertemuan tertutup bersama Prabowo, di Kantor DPP Hanura, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (13/4).

Ditegaskan Wiranto, sekretariat bersama Forum Lintas Partai juga dilengkapi dengan lembaga hukum. Jika memang ditemukan bukti kecurangan, pihaknya tidak akan ragu untuk membawanya ke ranah hukum. "Kami tidak akan membiarkan demokrasi dicederai dengan tindakan-tindakan yang terjadi selama pemilu berlangsung," kata dia.

Prabowo menambahkan, banyaknya warga yang mengeluh kehilangan hak politik merupakan sebuah praktik yang mencederai kaidah demokrasi. Persoalan DPT, menurutnya, harus dibereskan sebelum memasuki gelanggang pertarungan berikutnya, pemilihan presiden. "Kalau tidak, percuma. Pilpres bisa dijadikan sandiwara saja," ujarnya.

Atas persoalan DPT ini, menurutnya, merupakan tanggung jawab pemerintah.

KOMPAS.com

Sunday, April 12, 2009

Indonesia and the promise Caleg

On 09 april 2009 the Indonesian nation is in Indonesia and abroad has made legislative elections with the KPU task has been completed with a hope that the election was not conducted in this country put up a flag half-mast, and for the caleg do not promise sesumbar merely implemented promises you the highest power because the people (democracy: from people by the people for the people) is a mandate and the promise of debt and you (the caleg) get a seat in the House of Representatives because people then that's all for caleg let's work together to build this nation out of the range of existing kerisis because only share work with this people can exit kerisis that, in addition to the no party or individual interests and bag your own. People of Indonesia can no longer in bodohi give-and in the appointment, the Indonesian people need is a reality and not merely the promise of Indonesian life, my life of the nation