ORANGE KAMPUS FISIP DUNIA DALAM BERITA KAMPUS ORANGE

“aku adalah orang kecil di FISIP “

Tempat ku disini menjaga dan melayani seorang sendiri . . .
Biar perkataan orang menghujam hatiku
aku tetap pada tempat ku
Cacian,hinaan,kabar burung selalu melumuri urat nadiku
Akulah tumbal segala peradaban di sisni . . .
Tumbal kekejihan orang besar selalu ada pada kehidupan ku . . .
Berperang dalam kemelut system yang tidak benar
Pertarungan apa tanya ku? . . .
Biar perkataan orang menghujam tubuhku
Hujatan lalu melumuri urat nadiku
Tulang – belulang menyayat kulitku
Sampai batu nisan system menindih perutku
Aku tetap pada diriku sebagai orang kecil di kandang macan

Sepulang dari kampus FISIP UNAIR dan melihat berita di salah satu stasiun TV berita tentang teroris yang meledakan bom (bom bunuh diri) sekarang mengunakan media blog untuk mempopulerkan jati dirinya atau dengan maksud yang lain saya tidak tahu ini kutipan dari blog-nya jika ingin melihat Dalam pernyataannya di internet, aksi bom bunuh diri di dua hotel bertaraf internasiona
.

KETERANGAN RESMI TANDZIM AL QO'IDAH INDONESIA

ATAS AMALIYAT JIHADIYAH ISTISYHADIYAH

DI HOTEL JW. MARRIOT JAKARTA

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mencurigai ada sesuatu di balik kekisruhan daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu kali ini.

Keduanya pun sepakat untuk merealisasikan Forum Lintas Partai yang terdiri dari 23 partai politik untuk melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan kecurangan tersebut.

"Penyikapan terhadap pelaksanaan pemilu, sikap kita (kami) sama, ada yang tidak beres dalam pelaksanaan pemilu. Banyak aduan mengenai kerancuan DPT, terjadi kerancuan dalam penyelenggaraan pemilu di seluruh daerah. Boleh jadi, ada sesuatu yang terjadi di belakang itu," ujar Wiranto seusai melakukan pertemuan tertutup bersama Prabowo, di Kantor DPP Hanura, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (13/4).

Ditegaskan Wiranto, sekretariat bersama Forum Lintas Partai juga dilengkapi dengan lembaga hukum. Jika memang ditemukan bukti kecurangan, pihaknya tidak akan ragu untuk membawanya ke ranah hukum. "Kami tidak akan membiarkan demokrasi dicederai dengan tindakan-tindakan yang terjadi selama pemilu berlangsung," kata dia.

Prabowo menambahkan, banyaknya warga yang mengeluh kehilangan hak politik merupakan sebuah praktik yang mencederai kaidah demokrasi. Persoalan DPT, menurutnya, harus dibereskan sebelum memasuki gelanggang pertarungan berikutnya, pemilihan presiden. "Kalau tidak, percuma. Pilpres bisa dijadikan sandiwara saja," ujarnya.

Atas persoalan DPT ini, menurutnya, merupakan tanggung jawab pemerintah.

KOMPAS.com

Sumber: KPU
Senin, 13/04/2009 05:57 WIB
by: detik.com

No	Partai Politik	Jumlah Suara	Persentase
1	Demokrat (31)	774.336	20,23%
2	Golkar (23)	551.937	14,42%
3	PDIP (28)	549.082	14,35%
4	PKS (8)	323.556	8,45%
5	PAN (9)	247.327	6,46%
6	PPP (24)	212.948	5,56%
7	PKB (13)	197.959	5,17%
8	Gerindra (5)	170.975	4,47%
9	Hanura (1)	136.007	3,55%
10	PBB (27)	72.878	1,90%
11	PKPB (2)	60.333	1,58%
12	PKNU (34)	53.263	1,39%
13	PDS (25)	45.632	1,19%
14	PPRN (4)	41.744	1,09%
15	PBR (29)	36.666	0,96%
16	PDP (16)	36.004	0,94%
17	PKPI (7)	35.926	0,94%
18	PPPI (3)	26.352	0,69%
19	Barnas (6)	25.913	0,68%
20	PDK (20)	23.828	0,62%
21	PPD (12)	23.247	0,61%
22	RepublikaN (21)	18.280	0,48%
23	PNBK (26)	16.478	0,43%
24	PMB (18)	16.211	0,42%
25	PIS (33)	13.312	0,35%
26	Patriot (30)	13.258	0,35%
27	Kedaulatan (11)	12.989	0,34%
28	PPI (14)	12.403	0,32%
29	PPIB (10)	10.915	0,29%
30	Pelopor (22)	10.911	0,29%
31	PKDI (32)	10.746	0,28%
32	PNI M (15)	9.750	0,25%
33	Pakar Pangan (17)	8.714	0,23%
34	Partai Buruh (44)	8.015	0,21%
35	PPDI (19)	5.870	0,15%
36	PSI (43)	5.072	0,13%
37	PPNUI (42)	4.440	0,12%
38	Merdeka (41)	4.340	0,11%
39	PAAS (35)	0	0,00%
40	PDA (36)	0	0,00%
41	Partai SIRA (37)	0	0,00%
42	PRA (38)	0	0,00%
43	Partai Aceh (39)	0	0,00%
44	PBA (40)	0	0,00%
	Jumlah	3.827.617	100%

Pada bulan November 1998 pemerintahan transisi Indonesia mengadakan Sidang Istimewa untuk menentukan Pemilu berikutnya dan membahas agenda-agenda pemerintahan yang akan dilakukan. Mahasiswa bergolak kembali karena mereka tidak mengakui pemerintahan B. J. Habibie dan tidak percaya dengan para anggota DPR/MPR Orde Baru. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru.

Masyarakat dan mahasiswa menolak Sidang Istimewa 1998 dan juga menentang dwifungsi ABRI/TNI. Sepanjang diadakannya Sidang Istimewa itu masyarakat bergabung dengan mahasiswa setiap hari melakukan demonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Peristiwa ini mendapat perhatian sangat besar dari seluruh Indonesia dan dunia internasional. Hampir seluruh sekolah dan universitas di Jakarta, tempat diadakannya Sidang Istimewa tersebut, diliburkan untuk mencegah mahasiswa berkumpul. Apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat perhatian ekstra ketat dari pimpinan universitas masing-masing karena mereka di bawah tekanan aparat yang tidak menghendaki aksi mahasiswa.

Garis waktu

• Pada tanggal 11 November 1998, mahasiswa dan masyarakat yang bergerak dari Jalan Salemba, bentrok dengan Pamswakarsa di kompleks Tugu Proklamasi.

• Pada tanggal 12 November 1998 ratusan ribu mahasiswa dan masyrakat bergerak menuju ke gedung DPR/MPR dari segala arah, Semanggi-Slipi-Kuningan, tetapi tidak ada yang berhasil menembus ke sana karena dikawal dengan sangat ketat oleh tentara, Brimob dan juga Pamswakarsa (pengamanan sipil yang bersenjata bambu runcing untuk diadu dengan mahasiswa). Pada malam harinya terjadi bentrok di daerah Slipi dan Jl. Sudirman, puluhan mahasiswa masuk rumah sakit. Ribuan mahasiswa dievekuasi ke Atma Jaya. Satu orang pelajar, yaitu Lukman Firdaus, terluka berat dan masuk rumah sakit. Beberapa hari kemudian ia meninggal dunia.

• Esok harinya Jumat tanggal 13 November 1998 mahasiswa dan masyarakat sudah bergabung dan mencapai daerah Semanggi dan sekitarnya, bergabung dengan mahasiswa yang sudah ada di kampus Universitas Atma Jaya Jakarta. Jalan Sudirman sudah dihadang oleh aparat sejak malam hari dan pagi hingga siang harinya jumlah aparat semakin banyak guna menghadang laju mahasiswa dan masyarakat. Kali ini mahasiswa bersama masyarakat dikepung dari dua arah sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dengan menggunakan kendaraan lapis baja^[1].

Deskripsi

Jumlah masyarakat dan mahasiswa yang bergabung diperkirakan puluhan ribu orang dan sekitar jam 3 sore kendaraan lapis baja bergerak untuk membubarkan massa membuat masyarakat melarikan diri, sementara mahasiswa mencoba bertahan namun saat itu juga terjadilah penembakan membabibuta oleh aparat ketika ribuan mahasiswa sedang duduk di jalan. Saat itu juga beberapa mahasiswa tertembak dan meninggal seketika di jalan. Salah satunya adalah Teddy Wardhani Kusuma, mahasiswa Institut Teknologi Indonesia yang merupakan korban meninggal pertama di hari itu.

Mahasiswa terpaksa lari ke kampus Universitas Atma Jaya untuk berlindung dan merawat kawan-kawan seklaligus masyarakat yang terluka. Korban kedua penembakan oleh aparat adalah Wawan, yang nama lengkapnya adalah Bernardus Realino Norma Irmawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Atma Jaya, Jakarta, tertembak di dadanya dari arah depan saat ingin menolong rekannya yang terluka di pelataran parkir kampus Universitas Atma Jaya, Jakarta^[2]. Mulai dari jam 3 sore itu sampai pagi hari sekitar jam 2 pagi terus terjadi penembakan terhadap mahasiswa di kawasan Semanggi dan penembakan ke dalam kampus Atma Jaya. Semakin banyak korban berjatuhan baik yang meninggal tertembak maupun terluka. Gelombang mahasiswa dan masyarakat yang ingin bergabung terus berdatangan dan disambut dengan peluru dan gas airmata. Sangat dahsyatnya peristiwa itu sehingga jumlah korban yang meninggal mencapai 17 orang. Korban lain yang meninggal dunia adalah: Sigit Prasetyo (YAI), Heru Sudibyo (Universitas Terbuka), Engkus Kusnadi (Universitas Jakarta), Muzammil Joko (Universitas Indonesia), Uga Usmana, Abdullah/Donit, Agus Setiana, Budiono, Doni Effendi, Rinanto, Sidik, Kristian Nikijulong, Sidik, Hadi.

Jumlah korban yang didata oleh Tim Relawan untuk Kemanusiaan berjumlah 17 orang korban, yang terdiri dari 6 orang mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Jakarta, 2 orang pelajar SMA, 2 orang anggota aparat keamanan dari POLRI, seorang anggota Satpam Hero Swalayan, 4 orang anggota Pam Swakarsa dan 3 orang warga masyarakat. Sementara 456 korban mengalami luka-luka, sebagian besar akibat tembakan senjata api dan pukulan benda keras, tajam/tumpul. Mereka ini terdiri dari mahasiswa, pelajar, wartawan, aparat keamanan dan anggota masyarakat lainnya dari berbagai latar belakang dan usia, termasuk Ayu Ratna Sari, seorang anak kecil

Tragedi Semanggi II

Pada 24 September 1999, untuk yang kesekian kalinya tentara melakukan tindak kekerasan kepada aksi-aksi mahasiswa.

Kala itu adanya pendesakan oleh pemerintahan transisi untuk mengeluarkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB) yang materinya menurut banyak kalangan sangat memberikan keleluasaan kepada militer untuk melakukan keadaan negara sesuai kepentingan militer. Oleh karena itulah mahasiswa bergerak dalam jumlah besar untuk bersama-sama menentang diberlakukannya UU PKB.

Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Yun Hap meninggal dengan luka tembak di depan Universitas Atma Jaya.

Daerah lain

Selain di Jakarta, pada aksi penolakan UU PKB ini korban juga berjatuhan di Lampung dan Palembang. Pada Tragedi Lampung 28 September 1999, 2 orang mahasiswa Universitas Lampung, Muhammad Yusuf Rizal dan Saidatul Fitriah, tewas tertembak di depan Koramil Kedaton. Di Palembang, 5 Oktober 1999, Meyer Ardiansyah (Universitas IBA Palembang) tewas karena tertusuk di depan Markas Kodam II/Sriwijaya.

Film dokumenter

• Student Movement in Indonesia, produksi Jakarta Media Syndication, 1999 (Youtube)

Film dokumenter tentang gerakan mahasiswa Indonesia selama tahun 1998. Versi aslinya dengan narasi dan teks berbahasa Inggris. Diputar di bioskop-bioskop di Indonesia dengan judul Tragedi Jakarta 1998.

• Perjuangan Tanpa Akhir, produksi Aliansi Korban Kekerasan Negara (AKKRa), 2005

Film dokumenter berdurasi 28 menit ini bercerita tentang perjuangan orang tua korban Tragedi Trisakti (1998), Semanggi I (1998), dan II (1999) dalam upaya mereka meraih keadilan.

• Indonesian Student Revolt. Don’t Follow Leaders, produksi Offstream [1], 2001

Film dokumenter tentang perjalanan gerakan mahasiswa Indonesia dari 1966-1998.

Peringatan

Pada 14 November 2005, para mahasiswa menaburkan bunga di Jl. Sudirman tepat di depan kampus Universitas Atma Jaya untuk memperingati tujuh tahun Tragedi Semanggi I. Sehari sebelumnya, peringatan Tujuh Tahun Tragedi Semanggi I diadakan di Sekretariat Jaringan Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran HAM (JSKK), Jalan Binong 1A, samping kompleks Tugu Proklamasi. Dimulai dengan konferensi pers, diskusi, dan ditutup dengan pemutaran film dokumenter Perjuangan Tanpa Akhir karya AKKRa (Aliansi Korban Kekerasan Negara). ^{[5] [6]}

Pengusutan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam pertemuannya dengan Presiden Habibie saat itu meminta pemerintah untuk memberi penjelasan tentang sebab dan akibat serta pertanggungan jawab mengenai peristiwa tanggal 13 November itu secara terbuka pada masyarakat luas karena berbagai keterangan yang diberikan ternyata berbeda dengan kenyataan di lapangan. (Kompas, 16 November 1998).

Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto, dalam jumpa pers di Hankam mengakui ada sejumlah prajurit yang terlalu defensif dan menyimpang dari prosedur, menembaki dan memukuli mahasiswa. Namun, Wiranto menuduh ada kelompok radikal tertentu yang memancing bentrokan mahasiswa dengan aparat, dengan tujuan menggagalkan Sidang Istimewa. (Kompas, 23 November 1998).^[7]

Pengadilan HAM ad hoc

Harapan kasus Tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II untuk menggelar pengadilan HAM ad hoc bagi para oknum tragedi berdarah itu dipastikan gagal tercapai. Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 6 Maret 2007 kembali memveto rekomendasi tersebut. Putusan tersebut membuat usul pengadilan HAM kandas, karena tak akan pernah disahkan di rapat paripurna. Putusan penolakan dari Bamus itu merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya Bamus telah menolak, namun di tingkat rapim DPR diputuskan untuk dikembalikan lagi ke Bamus. Hasil rapat ulang Bamus kembali menolaknya. Karena itu, hampir pasti usul yang merupakan rekomendasi Komisi III itu tak dibahas lagi.

Rapat Bamus dipimpin Ketua DPR Agung Laksono. Dalam rapat itu enam dari sepuluh fraksi menolak. Keenam fraksi itu adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi PBR, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD). Sementara fraksi yang secara konsisten mendukung usul itu dibawa ke paripurna adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Fraksi PAN, dan Fraksi PDS.^[8]

Keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR, ini menganulir putusan Komisi III-yang menyarankan pimpinan DPR berkirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc-membuat penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia Trisakti dan Semanggi semakin tidak jelas.

Pada periode sebelumnya 1999-2005, DPR juga menyatakan bahwa kasus Tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran berat HAM. 9 Juli 2001 rapat paripurna DPR RI mendengarkan hasil laporan Pansus TSS, disampaikan Sutarjdjo Surjoguritno. Isi laporan tersebut:

• F-PDI P, F-PDKB, F-PKB (3 fraksi ) menyatakan kasus Trisakti, Semanggi I dan II terjadi unsur pelanggaran HAM Berat.
• Sedangkan F-Golkar, F- TNI/Polri, F-PPP, F-PBB, F -Reformasi, F-KKI, F-PDU (7 fraksi) menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat pada kasus TSS ^[9]

by:om wiki

SURABAYA - Jika Universitas Airlangga (Unair) hampir pasti menaikkan SPP hingga 80 persen, tidak demikian Unesa dan ITS. Dua kampus negeri itu merasa belum perlu menaikkan iuran dari para mahasiswanya. Kalaupun terpaksa, kenaikan tidak bakal drastis.

Rektor Unesa Prof Haris Supratno mengatakan, perguruan tinggi negeri (PTN) tidak bisa seenaknya menaikkan biaya operasional ketika berstatus badan hukum pendidikan (BHP). "Semua kan punya rumus. Mahasiswa maksimal menanggung sepertiga dari biaya operasional PTN yang bersangkutan," tuturnya.

Haris menjelaskan, faktor rumus penggalian dana itu juga membatasi PTN untuk tidak seenaknya menarik biaya tinggi pada mahasiswa. Jika biaya operasional dinaikkan, justru yang susah PTN bersangkutan. Mengapa? Sebab, sisa biaya operasional bakal ditanggung pemerintah dan PTN itu.

"Kalau operasionalnya tinggi, otomatis PTN harus mencari dana besar juga karena tidak seluruhnya bisa ditanggung mahasiswa kan," terangnya.

Haris menegaskan, untuk tahun ini pihaknya tidak akan menaikkan biaya SPP mahasiswa. Untuk program IPS, SPP tetap Rp 500 ribu, sedangkan IPA Rp 550 ribu. Kalaupun ada kenaikan, jumlahnya dipastikan tidak akan besar. Hanya mengikuti kenaikan harga barang-barang. Selain itu, sudah bertahun-tahun kampus tersebut tidak pernah menaikkan biaya SPP. "Jadi, bukan karena status BHP," ujarnya.

Hal sama diungkapkan oleh Rektor ITS Priyo Suprobo. Dia menyatakan tidak akan ada kenaikan SPP secara gila-gilaan di kampusnya. Dia sudah menyosialisasikan kepada mahasiswa agar tidak terpengaruh isu yang tidak jelas tentang BHP. "Saya sudah menghitung semuanya. SPP mahasiswa sekarang saja sudah 34 persen," jelas dia.

Padahal, lanjut dia, besar sumbangan keuangan atau SPP yang diperbolehkan maksimal 30 persen atau sepertiga dari biaya operasional. Dengan perhitungan itu, bisa dipastikan tidak akan ada kenaikan SPP di kampusnya. (sha/hud)(jp)

INILAH.COM, Jakarta - Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, mengutarakan gaji pegawai negeri sipil (PNS) akan naik 15% mulai Januari 2009.

"Mulai Januari 2009 (gaji PNS) akan dinaikkan 15%," kata Taufiq ketika menghadiri HUT Kemerekedaan RI di Istana Negara, Minggu (17/8).

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR Jakarta, Jumat (15/8), menyatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pegawai Rp 143,8 triliun atau naik Rp 20,2 triliun (16,4%) dari perkiraannya 2008. Rencana kenaikan yang tertuang dalam RAPBN 2009 itu dalam rangka memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kenaikan anggaran tersebut antara lain, untuk memperbaiki penghasilan aparatur negara dan pensiunan melalui kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok rata-rata 15%, pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, serta perbaikan sistem pembayaran pensiun.

Selama empat tahun masa pemerintahan ini, pendapatan PNS golongan terendah telah ditingkatkan 2,5 kali dari Rp 674,0 ribu per bulan pada 2004 menjadi Rp 1,721 juta pada 2009.[L5]

Menggugat Beban Pajak bagi BHP

Oleh Wibisono Hardjopranoto *

UU BHP disahkan DPR pada 17 Desember 2008. Reaksi masyarakat muncul intensif dan beragam. Reaksi yang sangat menonjol datang dari kalangan perguruan tinggi (mahasiswa, dosen, rektor), partai politik, dan LSM.

Dalam berbagai kesempatan juga ditanggapi serius oleh Mendiknas maupun Dirjen Dikti. Suara FRI (Forum Rektor Indonesia) muncul dalam ''Diskusi UU BHP, Implikasinya bagi Penyelenggaraan di Daerah'' yang diadakan Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Jogjakarta, Selasa (30/12). Juga, tulisan Prof Djoko Santosa, rektor ITB dan mantan ketua FRI 2007.

Dalam diskusi di Jogja, Ketua Forum Rektor Indonesia Prof Edy Suandi Hamid menyatakan bahwa UU BHP harus diterapkan bertahap. ''Tidak bisa sekaligus semua lembaga pendidikan disamaratakan.''

Salah satu hal yang bias adalah pendanaan. BHP di perguruan tinggi swasta (PTS) dan sekolah swasta tidak diakomodasi karena dalam UU hanya disebutkan ''dibantu'' pemerintah. Sementara untuk BHP negeri, sudah tersurat tegas mengenai batas minimal dukungan dana pemerintah.

Terkait dengan akuntabilitas keuangan, keharusan laporan keuangan sekolah dasar dan menengah (SD/SMP) diaudit akuntan publik atau tim audit, jelas butuh dana besar, sehingga sulit dilaksanakan.

Tidak bisa disangkal, sebagian besar rumusan dalam UU BHP menetapkan substansi-substansi berupa langkah maju dalam menata kehidupan dan perkembangan pendidikan formal di Indonesia. Selain sebagian besar langkah maju yang telah dirumuskan dalam UU BHP tersebut, masih perlu diketengahkan beberapa catatan tentang ketidaksempurnaan UU BHP tersebut.

Konsekuensi Prinsip Nirlaba

UU BHP tidak (belum) konsekuen dengan prinsip nirlaba. BHP dinyatakan sebagai badan hukum nirlaba. Tapi, konsekuensi dalam hal perlakuan pajaknya tidak mengalami perubahan dari kondisi sebelum UU BHP.

Misalnya, pasal 38 ayat (3) menyatakan, sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih badan hukum pendidikan wajib ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan dan digunakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (6) paling lambat dalam 4 (empat) tahun.

Selanjutnya, pasal 38 ayat (4) menyatakan, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih badan hukum pendidikan menjadi objek pajak penghasilan.

Pasal 37 ayat (6) menyatakan, kekayaan dan pendapatan badan hukum pendidikan digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk: (a) kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran; (b) pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam hal badan hukum pendidikan memiliki satuan pendidikan tinggi; (c) peningkatan pelayanan pendidikan; dan (d) penggunaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saya terkejut membaca berita salah satu koran Jakarta, Sabtu 17 Januari 2009, bertajuk Lembaga Pendidikan Akan Dikenai Pajak. Judulnya seram dan mengejutkan. Tapi, setelah saya pelajari, ternyata isi berita tidak berfokus ke soal perpajakan. Hanya dijelaskan bahwa soal pajak belum dicek ke Dirjen Pajak dan katanya ''akan ada keringanan pajak untuk penyelenggara pendidikan''.

Pasal 38 ayat (4) yang terkait dengan ayat (3) bertentangan dengan prinsip nirlaba karena kewajiban untuk mengalokasikan sisa hasil atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih masih diberi peluang boleh dilanggar setelah batas waktu empat tahun dilampaui dengan ketentuan harus menjadi objek pajak.

Seharusnya, opsi untuk tidak mengalokasikan sesuai ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (6) tidak perlu ada. Jika seluruh BHP (badan hukum pendidikan) merupakan badan hukum nirlaba, seharusnya ia dibebaskan dari beban pajak yang harus ditanggung.

Dalam hal ini, harus dilarang untuk membagikan sisa hasil atau bentuk lain kenaikan aktiva bersihnya kepada pendirinya. Jika prinsip tersebut dilanggar, BHP harus dikenai pajak sejak tahun diperolehnya sisa hasil atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih, bukan setelah empat tahun tidak dialokasikan untuk kepentingan BHP.

Ketentuan tersebut tidak memberi insentif bagi BHP membentuk endowment fund, padahal sangat dibutuhkan BHP dalam rangka menangkal dan berjaga-jaga terhadap kejadian-kejadian yang tidak diharapkan pada masa mendatang.

Di sisi lain, pasal 40 ayat (1) menyatakan, sumber dana untuk pendidikan formal yang diselenggarakan badan hukum pendidikan berdasar prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Bagaimana bisa sustain, jika akumulasi pendapatannya dikenai pajak?

Secara mendasar, UU BHP menetapkan BHP merupakan badan hukum nirlaba yang konsekuesinya harus lugas. Seluruh pertambahan kekayaannya tidak pada tempatnya dinyatakan sebagai objek pajak.

Jadi, tidak pada tempatnya kegiatan yang membantu meringankan beban pemerintah di bidang pendidikan formal dikenai pajak, seharusnya justru mendapatkan alokasi pengeluaran APBN di mata anggaran pendidikan.

Badan hukum yang melakukan pembagian ''dividen'' merupakan badan hukum yang berorientasi mencari laba dan dengan demikian pertambahan kekayaannya harus menjadi objek pajak saat diperolehnya. Tidak usah menunggu jangka empat tahun. Pasal 45 ayat (3) belum secara konsekuen memberikan perlakuan pajak yang lugas bagi BHP.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Terkait dengan kritik pertama tersebut, dengan sikap ''abu-abu'' terkait perpajakan itu, perlu diajukan pertanyaan yang sangat mendasar: ''Apakah BHP masih dikenai (tetap membayar) pajak bumi dan bangunan (PBB)?''

Dalam kenyataannya, perlakuan PBB terhadap kekayaan berupa tanah dan bangunan yang dimiliki perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) bersifat kontras (diskriminatif). PTN tidak membayar PPB karena tanahnya berstatus tanah negara, sedangkan PTS yang harus membeli sendiri tanah yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas pendidikan harus membayar PBB.

Walaupun tarifnya hanya dikenai 50 persen dari tarif normal, realita tersebut timpang. Bagi PTS, beban PBB itu semakin tahun semakin berat akibat kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Secara tidak langsung, PBB tersebut menjadi beban orang tua mahasiswa dan menghambat pertumbuhan keuangan BHP.

Di luar pajak-pajak yang posisi BHP sebagai wajib pungut seperti PPh 21 dan PPh 23. Bukan hanya PBB, tapi juga masih perlu dipertanyakan bagaimana perlakuan pajak terhadap lainnya yang dalam kenyataan sekarang menjadi beban BHP, seperti PPn jasa pembangunan, pajak iklan, dan pajak-pajak lokal yang lain.

Bagaimanapun, pembebanan pajak terhadap lembaga pendidikan sangat layak dipertanyakan.

*. Wibisono Hardjopranoto, guru besar keuangan, rektor Universitas Surabaya